SHARE
Baru diketahui jika diantara para saksi yang sudah dihadirkan dalam dua kali proses persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sebagian adalah para penerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP yang sudah mengembalikan uangnya.
Adalah jaksa Irene Putrie yang menyebutkan bahwa sejumlah pihak yang mengembalikan uang terkait proyek pengadaan KTP berbasiss elektronik pada kurun waktu 2011-2012 itu juga dihadirkan dalam sidang.
Dari penjelasan KPK sebelumnya, 14 orang yang mengembalikan uang tersebut, itu tidak termasuk korporasi pemerintah dan swasta.
Didesak lebih jauh, jaksa Irene Putrie enggan menyebutkan siapa saksi-saksi tersebut.
Ia juga meminta kalangan media tidak fokus ke masalah itu.
kpkirene
Jaksa Irene Putrie
Untuk diketahui, pada sidang kedua, Kamis (16/3), ada tujuh saksi yang dihadirkan. Yakni, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni; mantan Direktur Jenderal Adminsitrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami; Kepala Bagian Perencanaan Kemendagri Wisnu Wibowo; dan kepala Subag Perencanaan pada Sesditjen Dukcapil Kemendagri, Suparmanto.
Pada sidang ketiga, Kamis (23/3), dihadirkan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, dua mantan  Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi dan Teguh Juwarno, mantan anggota Komisi II Miryam S.Haryani, dan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

“Ya, diantara yang sudah mengembalikan dana itu sudah dihadirkan sebagai saksi,” jaksa Irene Putrie mengiyakan.

KPK sebelumnya bersikeras tidak akan menyebutkan perorangan dan korporasi yang sudah mengembalikan dana yang diterimanya dari proyek e-KTP Kemendagri ini.

Mereka sejauh ini hanya menyebutkan jumlahnya 14 orang, total dana yang dikembalikan sekitar Rp 30 miliar.

KPK hanya tidak memungkiri bahwa diantara mereka yang telah memulangkan uang terdiri dari anggota legislatif dan eksekutif.

Baca Juga  Ini Alasan Agus Marto Belum Bisa Jadi Saksi Kasus e-KTP

korupsi2

Penyidik KPK

Selain itu, KPK juga telah menyita Rp 220 miliar dari pihak korporasi, yakni lima perusahaan dan satu konsorsium.

Menurut keterangan jubir KPK, Febri Diansyah, KPK masih memberikan kesempatan kepada mereka yang berniat mengembalikan uang. Meski begitu, pengembalian uang tidak akan menghapus tidak pidana yang dilakukan.

Dari kalangan eksekutif, pihak yang diketahui mengembalikan uang adalah dua terdakwa yang kini menjalani persidangan, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

jaksa

Irman dan Sugiharto, sudah mengembalikan uang

Selain itu, dalam sidang, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni mengaku telah mengembalikan uang yang dia terima dari Irman dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, sebesar 500.000 dolar AS.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana dugaan hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012 tersebut. Dugaan korupsi terjadi sejak dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, BUMN dan swasta.

Berdasarkan dakwaan tim jaksa penuntut umum, Andi Narogong selaku pelaksana yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek e-KTP diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan  Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

anasi

Anas Urbaningrum, sering ditemui Andi Narogong

Dari lobi yang kemudian dilakukan oleh Mendagri (kala itu) Gamawan Fauzi, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Adalah Gamawan Fauzi yang mengusulkan agar anggaran proyek e-KTP ini tidak berasal dari pinjaman modal asing, namun sepenuhnya ditanggung APBN dan memakai rupiah.*

Baca Juga  Irman Menggonggong Kasus e-KTP Berlalu