SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sudah memiliki tersangka baru kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal itu sudah sejak beberapa pekan lalu disampaikan oleh Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. Namun, kala itu Saut Situmorang belum mengumumkan nama tersangka baru skandal SKL BLBI tersebut. Pengumuman nama tersangka baru SKL BLBI itu, kata Saut Situmorang saat didesak media, masih menunggu gelar perkara atas tokoh atau tersangka baru dimaksud.

Sudah lebih dari dua pekan sejak Saut Situmorang menyampaikan adanya tersangka baru SKL BLBI ini, sampai sekarang KPK belum juga mengumumkannya secara resmi ke masyarakat. Jumlah tersangka megaskandal SKL BLBI itu masih belum bertambah, yakni masih satu juga, yakni mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Banyak pihak menilai, dengan bertambahnya jumlah tersangka megaskandal SKL BLBI tersebut, jelas akan semakin memudahkan bagi KPK untuk menelusuri lebih jauh megakorupsi itu.

morang

Terlebih, kasus ini berawal dari adanya Inpers (Instruksi Presiden) yang dikeluarkan Presiden saat itu, yakni Megawati Soekarnoputri. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 untuk memberikan jaminan hukum kepada debitur yang menyelesaikan kewajibannya membayar BLBI.

Lambatnya pengungkapan kasus SKL BLBI ini tak urung membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi secara mengaku mencermati perkembangan kasus ini, termasuk adanya penyebutan nama Megawati Soekarno Putri. Jokowi meminta masyarakat membedakan antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan. “Bedakan mana kebijakan, mana pelaksanaan,” kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Beberapa produk hukum yang dikeluarkan presiden, seperti keputusan presiden, peraturan presiden, dan instruksi presiden merupakan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di lapangan.

“Keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi persiden adalah kebijakan, itu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, pelaksanaan itu wilayahnya beda lagi. Tapi silakan tanyakan detail ke KPK,” jelas Jokowi.