SHARE

Sejak menetapkan Miryam S. Haryani sebagai tersangka ke-4, pada 5 April, Komisi Pemberantasan Korupsi belum lagi membuat gebrakan dengan mengumumkan tersangka baru dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

KPK terkesan ragu-ragu untuk menetapkan status tersangka tersebut kepada Gamawan Fauzi, Mendagri 2009-2014.

Tersangkakan dan cekal Gamawan Fauzi sekarang juga!

Ada beberapa faktor yang membuat Gamawan Fauzi layak ditempatkan di peringkat teratas dalam daftar tersangka baru yang akan ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP di kurun waktu 2011-2012 ini.

Faktor yang paling mematikan adalah, Gamawan Fauzi yang pertama kali mengusulkan proyek e-KTP dibiayai negara.

Ini tidak main-main. Faktanya sangat vital. Dari keterangan Irene Putrie, salah satu jaksa penuntut umum KPK di kasus ini, mereka punya dokumennya.

“Dari dokumen yang kami miliki, surat pertama dari Kemendagri itu dari Gamawan (waktu itu Mendagri) ke Menkeu bahwa (pembiayaan) diubah dari hibah luar negeri menjadi anggaran APBN murni,” kata Irene.

irenik
Jaksa Irene Putrie. Gamawan Fauzi usulkan proyek e-KTP dibiayai negara

Sekadar mengingatkan, Irene sudah menyampaikan hal itu kepada wartawan saat jeda sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3) lampau. Di sidang itu, Gamawan Fauzi memberikan keterangan sebagai saksi kasus e-KTP.

Menurut Irene, permintaan Gamawan itu dibahas di Rapat Kerja Komisi II DPR. “Kemudian DPR menyetujui itu dari hibah menjadi APBN murni,” ujar dia.

Selain soal pembiayaan APBN murni, yang menjadi fokus tim jaksa adalah soal pengubahan skema pembiayaan menjadi tahun jamak. “Yang kedua, tadi soal (kontrak) multiyears yang diusulkan, kemudian perubahan rencana (pembiayaan proyek) dari dua tahun menjadi tiga tahun,” ujar Irene.

nazaruddin
Nazaruddin. Gamawan Fauzi tokoh kunci proyek e-KTP

Peranan vital Gamawan Fauzi sudah sering diungkap oleh Mohammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat.

Baca Juga  Anton Taufik tak Bisa Dipercaya

Kata Nazaruddin, Gamawan Fauzi yang mengatur penetapan pemenangan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengadaan e-KTP.

Korupsi pada proyek e-KTP ini tidak akan terjadi bila saja Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo, tidak menandatangani surat persetujuan proyek dengan mekanisme tahun jamak (multiyears).

Gamawan Fauzi yang meminta kepada Agus Martowardojo agar proyek e-KTP tidak memakai pinjaman asing, namun rupiah.