SHARE

Setelah menelaah dan mendalami secara seksama “kasus Setya Novanto”, Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta DR Chairul Huda, SH, MH, memaparkan kesimpulan-kesimpulan dari pandangan hukum atau legal opinion-nya:

“Bukti elektronik, seperti hasil rekaman percakapan (audio tapping) hanya dapat menjadi alat bukti jika dilakukan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan KUHAP, maupun undang-undang lain yang menentukan dapat
dijadikannya alat bukti elektronik (electronic evidence).

Hasil perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh pihak lain tidak dapat menjadi alat bukti, karena bukan hasil proses pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun Undang-undang
No 11 tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau peraturan perundang-undangan lainnya, saudara Maroef Syamsoeddin bukan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk melakukan perekaman pembicaran.

Dengan demikian, hasil rekaman pembicaraan antara saudara Maroef Syamsoeddin, saudara Mihammad Riza Chalid dan saudara Setya Novanto yang dilakukan 8 Juni 2015, tidak dapat menjadi bukti hukum karena bukan hasil kegiatan penegakan hukum.

Rekaman yang dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan, secara umum melanggar privasi dari orang yang pembicaraannya direkam. Oleh
karena itu, hasil perekaman antara saudara Maroef Syamsoeddin, saudara Muhammad Riza Chalid, dan saudara Setya Novanto yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2015 tidak dapat menjadi bukti hukum, karena diperoleh dengan cara-cara yang melanggar privasi seseorang.

Dalam hal perekaman pembicaraan antara saudara Maroef Syamsoeddin, saudara Muhammad Riza Chalid dan saudara Setya Novanto yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2015 secara diam-diam oleh saudara Maroef Syamsoeddin, maka terkesan saudara Maroef Syamsoeddin menjadikan pembicaraan itu sebagai “perangkap” atau “jebakan”.

Dilihat dari segi hukum pidana cara demikian hanya dapat dilakukan sebagai bentuk “controlled delivery” yang menjadi kewenangan terbatas atau teknik investigasi khusus untuk beberapa tindak pidana, seperti peredaran gelap narkotika. Bahwa pada dasarnya penyidik tindak
pidana korupsi saja tidak berwenang melakukan “controlled delivery”, apalagi hal itu dilakukan oleh saudara Maroef Syamsoeddin yang notabene bukan penegak hukum.

Hasil perekaman pembicaraan antara saudara Maroef Syamsoeddin, saudara Muhammad Riza Chalid, dan saudara Setya Novanto yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2015 tidak dapat menjadi bukti hukum karena bukan hasil teknik investigasi khusus “controlled delivery”.

Kesimpulan-kesimpulan:
1. Perbuatan saudara Setya Novanto tidak dapat dikualifikasi sebagai permufakatan jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 jo Pasal 88 KUHP.

2. Perbuatan saudara Setya Novanto tidak dapat diakualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo Pasal 12 bhuruf e Undang-undang no 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001.

3, Hasil rekaman pembicaraan antara saudara Maroef Syamsoeddin, saudara Muhammad Riza Chalid, dan saudara Setya Novanto yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2015 tidak dapat dijadikan alat bukti hukum, karena bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dibuat dengan melanggar privasi dan bukan hasil kegiatan controlled delivery sebagai bentuk teknik investigasi khusus.”