SHARE

Kejasakaan Agung RI mulai bermain api. Korps Adhyaksa tersebut ingin menjerat Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI yang kini menjadi Ketua Fraksi Golkar DPR RI dengan pasal permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Tuduhan itu berdasarkan rekaman pembicaraan illegal yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin pada Setya Novanto di Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Namun sejumlah pihak mempertanyakan tuduhan tersebut. Diantaranya pakar hukum pidana  Prof. Dr. Amir Hamzah, yang memberikan opininya mengenai tuduhan tersebut. Dia menilai terdapat banyak kesalahan dalam tuduhan tersebut. Berikut pendapat hukum Amir Hamzah.

Berdasarakan Pasal 15 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, permufakatan jahat didefnisikan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14“.

Permufakatan jahat memiliki bentuk asli yang disebut “semenspanning”, yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai: (i) permufakatan, (ii) permufakatan jahat, (iii) berkomplot.

Dalam Pasal 88 KUHP, juga dinyatakan, “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.  Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (“samenspaning”) apabila , 1. Dua orang atau lebih, 2. Telah sepakat, 3. Akan melakukan kejahatan.

Merujuk pada uraian di atas, permufakatan jahat, jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat.

Jadi, sudah cukup jika dua orang bersefakat untuk melakukan kejahatan tertentu. Tidak diperlukan tindakan lagi, sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah perjanjian dalam arti perjanjian menurut hukum perdata.

Baca Juga  KPK Terus Menggertak

Dalam hal ini, tidak ada kesepakatan yang terjadi diantara orang-orang yang terlibat itu untuk melakukan permufakatan jahat seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini harusnya disadari oleh Kejaksaan untuk tidak membutakan mereka terhadap tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal tersebut.