SHARE

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan pemerintah serta Panitia Spesial RUU Pemilu di DPR juga akan mengulas problem presidential threshold serta empat gosip yang lain dalam RUU Pemilu pada Kamis (13/7) yang akan datang. Dalam agenda itu, pemerintah juga akan dengarkan input semua fraksi.

Pemerintah mengharapkan RUU Pemilu ini bisa dikerjakan lewat cara musyawarah. ” Bila tidak dapat musyawarah ada dua pilihan. Pertama, dibawa ke paripurna untuk voting, atau ke-2, pemerintah menyebutkan pendapat, ” terang Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).

Selanjutnya, gosip presidential threshold adalah gosip yang paling susah ditetapkan karena menyangkut kebutuhan politik periode panjang. Sedang, empat gosip yang lain dimaksud Tjahjo sudah menjangkau perjanjian. ” Jadi yang empat diam-diam semuanya fraksi itu telah tak ada sekat kalau ini fraksi pemerintah ini tidak, namun yang satu ini kan kebutuhan politik periode panjang, ” tutur dia.

Masih tetap belum juga tercapainya perjanjian berkaitan gosip presidential threshold karena ada ketidaksamaan sikap pada pemerintah serta fraksi-fraksi di DPR. Pemerintah, kata Tjahjo, menginginkan supaya ambang batas pencalonan presiden tetaplah seperti terlebih dulu yaitu 20-25 %. ” Pemerintah cuma mengimbau, silakan saja itu hak partai, bila Demokrat ingin 0 %, partai ini ingin 10 %, ini ingin demikian %, terserah saja. Namun kami menginginkan yang telah baik dipertahankan, ” kata dia.

Menurutnya, ketetapan ambang batas pencalonan presiden yang telah disetujui sampai kini dapat dibuktikan jalan demokratis serta tidak punya masalah. Tjahjo menyebutkan, kajian gosip presidential threshold tidaklah berkaitan pada masalah apakah pemerintah menginginkan atau untuk tidak memberi potongan harga dibawah 20 % kursi di DPR atau 25 % nada sah nasional. ” Ini kan bukanlah problem potongan harga, ” ucapnya.

Baca Juga  Tjahjo Kumolo: Ormas Beraliran Agama Harus Taat Ideologi Negara

Tjahjo mengemukakan, pemerintah tetaplah inginkan ambang batas pencalonan presiden 20-25 % karena dinilai jadi system yang efisien. ” Ini problem system yang kita telah setuju, system kuat masih tetap kita pertahankan untuk bangun system presidensial yang lebih efisien, ” kata Tjahjo.