SHARE

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyatakan kalau negara tidak bisa kalah pada organisasi apa pun yang bertentangan dengan ideologi. Organisasi orang-orang (ormas) beraliran agama disuruh mesti patuh pada ideologi negara.

Pada Rabu (12/7), pemerintah juga akan menginformasikan penerbitan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai ormas. Pengumuman itu juga akan dibacakan segera oleh Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keaamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Menurut Tjahjo, terkecuali membacakan Perppu, pemerintah juga juga akan menginformasikan beberapa ormas yang menggelisahkan orang-orang. ” Prinsipnya, negara tidak bisa kalah pada organisasi apa pun yang betentangan dengan ideologi negara. Ormas beraliran agama mesti patuh pada ajaran agamanya, UU, prinsip Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika, ” tutur Tjahjo pada wartawan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Tjahjo tidak menerangkan dengan detil tentang Perppu ataupun beberapa ormas yang juga akan diumumkan pemerintah kelak. Dia menyatakan kalau ada ormas yang berguna serta tidak berguna. Dia mencontohkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) jadi satu diantara ormas yang berguna memberi pendidikan politik serta pemahaman info pada orang-orang.

Sesaat waktu disinggung peluang efek dari diterbitkannya Perppu, Tjahjo menyatakan tak ada. ” Ini problemnya tentang kehidupan berbangsa serta bernegara. Tiap-tiap ormas bisa hidup di Indonesia, namun mesti patuh pada UU negara. Prinsip itu saja, ” katanya.

Terlebih dulu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah di tandatangani Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas untuk membubarkan ormas yang dinilai radikal.

” Perppu (Pembubaran ormas radikal) telah di tandatangani Presiden, ” tutur Said Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).