SHARE

JAKARTA — Pemerintah ambil ancang-ancang tidak melanjutkan kajian Rancangan Undang-undang Pemilu atau kembali memakai Undang-undang Pemilu lama. Hal semacam ini adalah satu dari pilihan yang juga akan dikerjakan pemerintah, bila pansus pemilu serta pemerintah tidak menjumpai satu perjanjian musyawarah mufakat terkait point ambang batas mengajukan calon presiden (presidential threshold) .

Menteri Dalam Negeri Tjahjo mengungkap hal itu saat kembali ditundanya pengambilan ketentuan tingkat I RUU Pemilu untuk ke demikian kalinya. ” Terima ketentuan hari Kamis, karna masih tetap ada problem yang masih tetap krusial di bawa paripurna untuk di ambil ketentuan. Atau pemerintah kembalikan ke UU Pemilu yang lama, toh sama juga, tidak ada perubahan, ” tutur Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/7) malam.

Pilihan itu ditempuh karena Pemerintah tetaplah inginkan semua point gosip krusial diputus dengan musyawarah mufakat. Sesaat, dari keseluruhnya pasal di RUU Pemilu yang saat ini dibicarakan, di ketahui point gosip presidential threshold tidak kunjung menjumpai titik temu pada fraksi-fraksi serta pemerintah.

Pemerintah bersikeras dengan besaran 20 kursi DPR serta 25 pencapaian nada sah nasional, sesaat fraksi terdiri jadi tiga kubu yaitu pendukung 20-25 %, fraksi pendukung presidential threshold ditiadakan atau 0 % serta fraksi jalan tengah yaitu 10-15 %.

Berkaitan hal itu, Tjahjo membuka argumen pemerintah bersikeras bertahan di point itu untuk penambahan kwalitas demokrasi. ” Pemerintah cuma menginginkan pasal yang telah baik mari kita tingkatkan atau dipertahankan, ” tuturnya.

Ia juga menilainya, pilihan kembali pada UU lama juga tidak jadi masalah. Sebab, ia yakini legitimasi pemilu serentak 2019 yang akan datang tetaplah kuat bila memakai UU Pemilu lama. Ia juga menilainya, tidaklah perlu ada ketentuan pemerintah pengganti UU (Perppu) yang di keluarkan pemerintah terkait prinsip keserentakan Pemilu 2019.

” Tidak mesti perppu. Sama juga. Tidak ada (yang butuh diperbaiki) . Itu kan MK. Sama seperti dahulu cocok ingin pemilu mendadak MK mutus terbuka, semuanya jalan saja, ” katanya.

Mengenai Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi selesai tutup rapat pansus pemilu dengan pemerintah kembali membuka ada penundaan dalam pengambilan ketentuan tingkat I yang diagendakan Senin (10/7) . Walau terlebih dulu anggota pansus mengatakan paling tidak ada empat gosip krusial yang juga akan di ambil ketentuan, tetapi kenyataannya kembali dikerjakan penundaan.

Jadi gantinya, rapat pengambilan ketentuan kembali diundurkan jadi Kamis (13/7) lusa besok. Lukman membuka, sebelumnya pengambilan ketentuan juga akan didahului dengan rapat internal Pansus RUU Pemilu pada Rabu (12/7) .

” Rapat pansus dengan internal tanpa ada pemerintah dalam rencana untuk menyetujui sikap pansus pada lima gosip krusial hingga kelak apa yang ditetapkan internal pansus pada Rabu pagi itulah yang lalu kelak juga akan dikerjakan pengambilan ketentuan di hari Kamis-nya, ” tutur Lukman.

Walau kembali dipending, Lukman meyakinkan jadwal pengesahan RUU Pemilu akan tidak molor dari tujuan yaitu pada 20 Juli yang akan datang. ” Atas ketentuan jadi pimpinan Pansus juga akan memberitahu pada pimpinan DPR kalau tak ada penundaan proses paripurna serta kita siap untuk diparipurnakan tanggal 20, ” katanya.