SHARE

Senin (7/12/2015), Presiden RI Joko Widodo, yang selama lebih banyak bungkam soal kasus rekaman illegal tiba-tiba tergerak. Selepas memberikan keterangan resmi tentang masalah negara, tiba-tiba Jokowi meladeni pertanyaan dari pers menyangkut persidangan MKD

Wawancara yang dilakukan media pukul 19.33 WIB dalam bentuk door stop tersebut, dibuat seolah tidak masuk dalam agenda resmi Jokowi setelah berpidato tentang suatu hal di luar siding MKD.

Sebelum-sebelumnya, Jokowi hanya meminta agar mempercayakan proses ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jokowi juga meminta agar proses di MKD tidak diintervensi.

Memang, sejak Senin 7 Desember 2015 siang, menurut staf kepresidenan, Jokowi sudah memperlihatkan kemarahannya. Ia tampak menahan-nahan amarahnya sejak siang hari.

Dalam keterangannya di Istana Merdeka Senin malam itu, Presiden Joko Widodo kembali terlihat marah. Ekspresi mukanya, tidak seperti biasanya yang diselingi dengan senyuman. Bahkan, suara Presiden yang biasanya tidak tinggi, tapi kali ini meninggi dan tegas, kala berbicara tentang pencatutan namanya.

Bahkan, setelah menjawab pertanyaan soal sidang di MKD itu, Presiden Jokowi berlalu meninggalkan wartawan tanpa senyum. Ekspresi ini menandakan sikap dan ketegasan Jokowi dalam menangani kasus Freeport yang meminta perpanjangan kontrak juga sama.

Jokowi secara tegas dan jelas, tak mau namanya dicatut. Jokowi juga membantah secara tegas dan jelas, jika ia akan berubah soal Peraturan Pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya Freeport pada tahun 2019. Tidak mungkin ia akan melaksanakan perpanjangan tangan Freeport sebelum tahun 2019.

Indikasi lebih jauh, Jokowi juga mengharuskan semua peraturan pemerintah baik itu tentang divestasi saham Freeport sebesar 30 persen kepada BUMN harus dijalankan. Divestasi bukan dalam bentuk IPO (Initial Public Offering) di bursa saham. Jika IPO dilakukan, kemungkinan besar 30 persen saham Freeport tersebut akan jatuh ke pihak swasta dan bukan ke BUMN.

Kemarahan Jokowi harus dilihat pula, ia akan taat dan patuh serta tunduk dan secara tegas menjalankan UU 4 tahun 2009 tentang Minerba yang menyangkut konsentrat dan perpanjangan kontrak karya Freeport untuk dilaksanakan sepenuhnya. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukum, bahkan sudah mengamini sikap dari atasannya tersebut.

Kini semua mata dan telinga rakyat Indonesia tertuju kepada Jokowi. Benarkah kemarahan yang ia tunjukkan saat namanya dicatut dalam pembicaraan Setya Novanto, M. Riza Chalid dan Maroef Syamsudin akan ditolaknya?

Waktu yang akan menjawabanya. Jika semua kemarahan Jokowi itu benar dan beralasan, kontrak karya Freeport baru akan dibahas tahun 2019. Dan jika Jokowi benar-benar marah dengan Maroef Syamsudin karena sudah membuat permufakatan tersendiri dengan DPR dan Pengusaha, seharusnya Jokowi secara tegas menolak rencana perpanjangan kontrak karya Freeport itu sendiri.

Boleh dibilang, kemarahan Jokowi itu sudah benar-benar menyanderanya untuk tidak lagi memberi ruang pada Freeport untuk memperpanjang kontrak karya penambangan mineral di Timika. Ia juga tidak sudi jika ditawari saham oleh Freeport. Sebaliknya, Jokowi telah mengutuk secara keras pembagi-bagian saham Freeport untuk pribadi. Namun jika tahun-tahun mendatang terdapat perpanjangan kontrak karya Freeport, bahkan dilakukan sebelum tahun 2019, maka kemarahan Jokowi hanyalah sebuah sandiwara.

Pak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, rakyat Indonesia kini menunggu sikap asli Anda sebenarnya!