SHARE

Kementerian Hukum serta HAM sudah mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karna dipandang menyimpang dari ideologi Pancasila serta NKRI. Ketentuan itu sudah lewat pertimbangan masak berdasar pada data serta kenyataan yang dikumpulkan.

Apa data serta kenyataan yang dipunyai oleh pemerintah jadi basic pembubaran HTI?

Tenaga Pakar Kementerian Politik, Hukum serta Keamanan, Sri Yunanto menyebutkan, ketentuan pembubaran HTI tidak dikerjakan kurun waktu yang singkat.

Menurutnya, telah mulai sejak lama pemerintah menyatukan data serta kenyataan berkaitan HTI yang menghadap pada sangkaan anti-Pancasila.

Pemerintah juga memperoleh beberapa bukti, diantaranya satu buku yang diisi rancangan undang-undang basic sesaat. Didalam rancangan itu, kata Yunanto, berisi dengan detil tentang rencana negara khilafah.

” HTI ini berberda dengan ormas Islam yang lain. Bedanya mereka miliki rancangan undang-undang basic seperti UUD 1945. Di dalamnya meliputi rencana khilafah yang punya maksud menghancurkan rencana negara bangsa, ” tutur Yunanto waktu didapati selesai bicara dalam diskusi bertopik ‘Tindak Lanjut Penerbitan Perppu Nomor 02 Th. 2017, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

” Ketentuan hukumnya juga bertentangan dengan demokrasi. Bila khilafah bermakna kelak akan tidak ada DPR, ” kata dia.

Rencana khilafah yang diusung HTI, lanjut Yunanto, disebarkan ke beragam institusi pendidikan serta beragam kongres khilafah yang diselenggarakan.

Menurut Yunanto, temuan itu makin memberikan indikasi kalau HTI jadi organisasi politik, bukanlah organisasi dakwah maupun ilmiah.

” HTI yaitu organisasi politik, bukanlah organisasi dakwah ataupun ilmiah. Ini murni politik, ” ucapnya.

Di sela-sela diskusi, Yunanto pernah memerlihatkan video satu diantara kongres khilafah yang diselenggarakan oleh HTI.

Didalam video itu, terlihat seseorang orator mengemukakan orasinya. Dengan lantang dia menyerukan supaya nasionalisme serta Pancasila dihancurkan untuk menegakkan pilar khilafah.

” Mereka miliki kiat supaya ideologinya jadi fakta jadi mereka menebarkan ke mana-mana di universitas serta membuat pergerakan kongres khilafah, ” tegas Yunanto.

Terlebih dulu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM mencabut status tubuh hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dengan hal tersebut, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dikerjakan jadi tindaklanjut Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Th. 2017 yang merubah UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah berasumsi ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak cocok dengan apa yang tercantum dalam Biaya Basic serta Biaya Tempat tinggal Tangga. Dalam AD/ART yang diserahkan, HTI memberikan ideologi mereka yaitu Pancasila.

” Meskipun dalam AD/ART memberikan Pancasila jadi ideologi untuk Tubuh Hukum Perkumpulannya, tetapi dalam kenyataan di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta jiwa NKRI, ” tutur Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum serta HAM, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).