SHARE

Tenaga Pakar Kementerian Politik, Hukum serta Keamanan Sri Yunanto menolak asumsi kalau pemerintah bisa dengan gampang menuduh satu organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca-penerbitan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Menurut Yunanto, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menilainya satu ormas mempunyai ideologi yang anti-Pancasila.

” Kami menguji dengan benar. Ormas ini benar tidak sich, jadi bukanlah main tunjuk saja, ” tutur Yunanto waktu didapati dalam diskusi bertopik Tindak Lanjut Penerbitan Perppu Nomor 02 Th. 2017, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

Yunanto menerangkan, sebelumnya pencabutan status tubuh satu ormas, pemerintah membuat tim spesial untuk menyatukan data serta kenyataan yang tunjukkan ormas itu anti-Pancasila.

Tim itu terdiri atas instansi negara yang berkaitan segera dalam soal pengaturan ormas serta ada bawah koordinasi segera Menko Polhukam Wiranto. Mekanisme itu juga sudah digerakkan sebelumnya pemerintah mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Berkaitan HTI, kata Yunanto, pemerintah sudah mempunyai bukti kalau ideologi serta aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila. Bukti itu diantaranya satu buku yang diisi rancangan undang-undang basic sesaat yang berisi dengan detil rencana negara khilafah.

Diluar itu pemerintah juga mempunyai bukti video kongres khilafah yang diselenggarakan HTI. Didalam video itu, terlihat seseorang orator mengemukakan orasinya. Sang orator menyerukan supaya nasionalisme serta Pancasila dihancurkan untuk menegakkan pilar khilafah.

” Iya (ada tim spesial), Negara itu kan miliki polisi, TNI serta Intelijen. Nah semuanya miliki data. Lalu data itu dirapatkan, dikoordinasikan di Kemenko Polhukam, ” kata Yunanto.

” Semuanya miliki data serta membahas sesuai sama tupoksinya. Semuanya dikoordinasikan di Kemenko Polhukam, ” ucapnya.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) memetik pro serta kontra di orang-orang.

Pihak yang kontra berasumsi usaha itu jadi bentuk pemberangusan kebebasan berserikat.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, semuanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) punya potensi dibubarkan oleh pemerintah berdasar pada Perppu Ormas.

Menurut Yusril, sebagian pasal dalam Perppu Ormas punya potensi memberangus kebebasan berserikat. Ditambah sekali lagi dengan ketidakjelasan pengertian ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila.

” Jadi saya ingatkan ke semuanya pimpinan ormas janganlah suka dahulu. Saat ini ada yang suka kan, ketertarikan. Ini dapat berbalik ke semuanya. NU (Nahdlatul Ulama) dapat juga bubar dengan Perppu ormas, karenanya kita mesti hati-hati dengan perubahan ini, ” tutur Yusril selesai mengikuti Jubir HTI memajukan tuntutan uji materi Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).