SHARE

Ditengah upaya penuntasan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi dituntut untuk segera menyidangkan kembali kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus skandal Bank Century.

Pimpinan KPK jangan terus berdalih dengan menyatakan bahwa mereka masih melakukan kajian intensif pada dua kasus megakorupsi tersebut.

Meski penyelesaian kedua kasus tersebut tidak mudah, pimpinan KPK saat ini seyogyanya juga tidak harus melemparkan tanggung jawab ke pimpinan KPK sebelumnya.

Justru setelah kasus ini dibuka kembali pasca mati suri selama 13 tahun, pimpinan KPK mestinya lebih punya keberanian untuk memerangkap kembali para koruptor BLBI. Bahkan, jika pimpinan KPK sebelumnya terkesan hanya menangkap ikan di kolam, menyebut koruptor BLBI skala kecil, masyarakat kini berharap agar KPK mampu menangkap ikan di lautan yang sangat besar.

Sehubungan dengan upaya KPK memerangkap para koruptor besar BLBI ini sumber-sumber Nasionalisme.net menyebutkan bahwa lembaga antirasuah kini tengah mempelajari semua nama yang disebut dalam putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam kasus Bank Century.

arsyad
Syarifuddin Tumenggung, mantan Ketua BPPN yang sudah dijadikan tersangka kasus SKL BLBI

Mereka harus mendalami peran dari orang-orang yang diduga bertanggung jawab merugikan keuangan negara.

Berdasarkan informasi  yang diterima Nasionalisme.net, dalam penyelidikan kasus BLBI, KPK menduga ada masalah dalam proses penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada sejumlah obligor.

SKL memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang dikategorikan telah menyelesaikan kewajiban dan tindakan hukum kepada debitur yang tak menyelesaikan kewajiban berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Sementara untuk kasus Century, KPK masih dalam proses pembahasan salinan putusan kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam kasus ini, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya divonis hukuman 15 tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).