SHARE

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan sekitaran Rp 8 miliar untuk kenaikan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta.

Biaya itu disediakan dalam rancangan biaya pendapatan serta berbelanja daerah (APBD) Perubahan 2017.

” Itu kan amanat PP. Bila amanat PP, kami eksekusi. Barusan telah dihitung, sekitaran Rp 8 miliar untuk tambahannya, telah disiapin, dimasukin di APBD-P, ” tutur Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Saefullah menjelaskan, biaya itu dihitung dengan mengoptimalkan alokasi kenaikan tunjangan komunikasi pimpinan serta anggota dewan atau sebesar 7 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD sejumlah Rp 3 juta.

Sekarang ini, tunjangan komunikasi intensif pimpinan serta anggota dewan 3 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD atau sejumlah Rp 9 juta.

” Itu belum juga putus, tunggulah kelak pergub (ketentuan gubernur) -nya, namun kami distribusikan maksimum, ” kata dia.

Biaya Rp 8 miliar itu juga dihitung dengan perkiraan ketentuan daerah (perda) mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta dapat disahkan sebelumnya September 2017. Dengan hal tersebut, biaya itu bisa dipakai mulai September.

” (Untuk) sekitaran 3-4 bln., ” ucap Saefullah.

DPRD DKI Jakarta sekarang ini tengah mengulas rancangan ketentuan daerah yang mengatur kenaikan tunjangan itu.

Perda itu keluar karna ada Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pemerintahan di tiap-tiap daerah di Indonesia dapat mengaplikasikan PP itu, namun mesti membuat turunan perda. Perda itu mesti telah disahkan kurun waktu 3 bln. sesudah PP Nomor 18 Th. 2017 keluar pada 2 Juni 2017.