SHARE

Bekas Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketetapan tentang konsultasi pada penyelenggara pemilu dengan DPR serta pemerintah yang akhirnya mengikat.

Hal semacam ini di sampaikan Hadar menyikapi sidang putusan uji materi Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga akan di gelar pada Senin (10/7/2017) jam 13. 30 WIB. Uji materi teregistrasi di MK dengan nomor perkara 92/PUU-XIV/2016.

Menurut Hadar, ketentuan itu mengganggu independensi KPU dalam membuat ketentuan KPU (PKPU).

” Bila ruangan intervensi terbuka lebar jadi yang juga akan terancam yaitu kwalitas penentuan, ” kata Hadar waktu dihubungi, Senin.

Oleh karenanya, untuk Hadar, putusan MK begitu perlu karna juga akan memberi kepastian mengenai status konsultasi, ketentuan konsultasi, serta jalinan pada KPU dengan DPR serta pemerintah, terutama dalam penetapan PKPU serta panduan tehnis.

” MK semestinya bisa menanggung terwujudnya kemandirian KPU yang memanglah landasannya kuat dalam konstitusi. Komisi penentuan umum yang nasional, tetaplah, serta mandiri, ” kata dia.

Dilihat dari segi saat, menurut Hadar, putusan MK cukup pas. Sekarang ini Undang-Undang Pemilu yang baru juga akan selekasnya diputuskan.

Di bagian beda, KPU telah mulai masuk pada step tahap pengaturan Ketentuan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2018 serta Pemilu 2019.

Hadar juga mengharapkan bila MK mengambil keputusan kalau ketetapan konsultasi KPU dengan DPR serta pemerintah yang akhirnya mengikat bisa dibatalkan oleh MK. Hal semacam ini untuk melindungi independensi penyelenggara pemilu.

” Substansi ini yang terutama, karna kemandirian KPU yaitu satu kewajiban agar bisa terlaksananya penentuan yang berintegritas, ” kata Hadar.

Sesaat bekas Ketua KPU Juri Ardiantoro mengakui suka kalau MK pada akhirnya membacakan putusan uji materi yang diserahkan oleh komisioner KPU periode 2012-2017.

” (Putusan) ini telah dinanti-nantikan, bahkan juga pernah kami tagih. Paling akhir kami menagih Tanggal 22 Juni lantas untuk selekasnya dibacakan oleh MK, karna urgensinya untuk KPU serta bawaslu hadapi pilkada 2018 serta pemilu 2019, ” kata Juri.

Hal seirama di sampaikan bekas Komisioner KPU Ida Budhiati. Ia juga mengharapkan MK membatalkan ketetapan itu.

Tetapi, Ida mengingatkan pada semua pihak, baik DPR, pemerintah, KPU, serta orang-orang supaya terima putusan MK. ” Apapun putusan MK mesti dihormati, ” kata Ida.