SHARE

Ketua Instansi Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengungkap, support biaya yang dialokasikan untuk LPSK termasuk kecil apabila dibanding dengan institusi penegak hukum yang lain.

Menurut Abdul, keadaan sekian itu beresiko pada proses pekerjaan serta peranan LPSK dalam membuat perlindungan saksi serta korban kejahatan sesuai sama perintah Undang-Undang Perlindungan Saksi serta Korban.

” Support biaya yang minim, sekitaran Rp 70 miliar membuat peranan LPSK belum juga dapat maksimum. Karena itu, LPSK begitu selektif dalam memberi service. Walau sebenarnya di bagian beda, dalam satu tahun, angka kejahatan jumlahnya dapat menjangkau 500-an, ” kata Abdul lewat info tertulis pada Kompas. com, Selasa (11/7/2017).

Yang dirasakan itu ia berikan waktu berjumpa dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa.

Abdul menyebutkan, LPSK mengharapkan pemerintah memberi support maksimum, dari mulai biaya sampai beberapa hal tehnis yang lain.

Abdul memberikan, mendengar yang dirasakan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memohon LPSK untuk mengemukakan segera ke Presiden. Sebab, domain biaya ada di Kementerian Keuangan, serta yang bisa merubah susunan biaya yaitu Presiden.