SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengkaji hasil persidangan dalam masalah korupsi pengadaan Kartu Tanda Masyarakat berbasiskan elektronik (e-KTP).

Dari hasil analisa itu, KPK mengambil keputusan untuk lakukan pengembangan perkara sekalian mengambil keputusan tersangka baru.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, sesudah dikerjakan analisa serta memerhatikan semua bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan, jadi bisa diambil kesimpulan perbuatan yang dikerjakan oleh terdakwa dapat dibuktikan serta ada tanda-tanda perbuatan oleh pihak beda.

” Itu mesti dilakukan tindakan selanjutnya, pengembangan dari penuntutan, ” tutur Febri waktu didapati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dalam surat tuntutan, jaksa KPK yakini kalau beberapa puluh anggota DPR terima uang project e-KTP.

Menurut jaksa, untuk kebutuhan kajian biaya e-KTP, anggota DPR memohon beberapa terdakwa yaitu dua bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto, untuk memohon uang dari beberapa entrepreneur yang juga akan melakukan pekerjaan project e-KTP.

Tentang pengumuman tersangka baru, menurut Febri, sekarang ini penyidik masih tetap lengkapi minimum dua alat bukti.

Sesuai sama prosedur, penambahan status perlakuan ke tingkat penyidikan juga akan dikerjakan lewat mekanisme titel perkara.

” Untuk Sprindik atau penambahan status seorang, sudah pasti itu baru dapat kami umumkan dengan resmi saat umpamanya kecukupan bukti permulaan sudah diperoleh, ” kata Febri.