SHARE

JAKARTA – Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia mencatat ada 325. 887 organisasi kemasyarakatan baik yayasan atau perkumpulan yang mempunyai status tubuh hukum.

Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly mengungkap beberapa ormas itu malah sudah tercatat sebelumnya Indonesia merdeka.

” Beberapa dari ormas yang terdaftar itu sudah tercatat jauh sebelumnya Kemerdekaan 1945 yakni mulai sejak berlakunya Staatsblad 1870 Nomor 64 mengenai Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, ” kata Yasonna waktu memberi sambuatan pada Audiensi Komunitas Advokat Pengawal Pancasila di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum serta HAM, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Dengan jumlah yang sekian banyak serta dengan semua bentuk aktivitasnya, pasti memerlukan ketentuan yang bisa dengan efisien menghindar, mengawasi, serta menindak pada beberapa aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lakukan hal itu, jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada sampai kini, kurang mencukupi untuk Pemerintah lakukan pengawasan seperti harusnya pada Ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

Sedang keadaan menekan untuk selekasnya di ambil aksi dengan hukum, jadi berdasar pada Pasal 22 UUD 1945, Pemerintah memiliki hak menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

” Dengan merujuk kriteria seperti pada ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor : 139/PUU-VII/2009, yang menyebutkan kalau Presiden dapat keluarkan Perppu atas basic kegentingan yang memaksa, ” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga  Perbankan Optimistis dengan Kondisi Ekonomi Nasional