SHARE
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, yang ingin gunakan hak angket.

Dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap para terdakwa, Irman dan Sugiharto, dalam kasus korupsi e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta, pekan lalu dianggap terlalu lemah. Jaksa dari KPK, hanya menuduh atau membuat dakwaan berdasarkan keterangan saksi yang belum di cek ulang dengan nama-nama pejabat yang disinggung.

Salah satunya tentang keterangan dari mantan Ketua DPR RI, Mazrukie Ali. Politisi yang kini sudah menuntut para terdakwa ke Braeskrim Mabes Polri itu tak terima namanya dicatut. Pasalnya ia belum pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan menyangkut keterangan dari Irman dan Sugiharto, yang menyudutkan dirinya.

Selain Marzuki, Melchias Markus Mekeng juga meradang. Pasalnya namanya tercanutm dalam dakwaan KPK hanya menurut keterangan dari Irman, Sugiharto dan kemungkinan dari Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat.

Melihat lemahnya berbagai tuduhan dalam dakwaan yang dialamatkan kepada koleganya membuat Fahri Hamzah, mempertanyakan kinerja KPK dalam menangani kasus e-KTP. Wakil Ketua DPR RI itu pun berinisiatif untuk mengajukan hak angket kepada KPK dan kasus e-KTP ini.

Fahri mengusulkan penggunaan hak angket kasus KTP elektronik yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik, dan anggota-anggota DPR. Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuk nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

“KPK jangan asal tuduh dan asal dakwa berdasarkan keterangan dan omongan dari tersangka. Buktinya mana? ” ucap Fahri.

Sementara Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman berharap anggota DPR RI bisa menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengusutan kasus korupsi KTP elektronik.  “Proses penegakan hukum tidak semestinya diganggu oleh manuver-manuver politik,” kata Zaenur.

Baca Juga  Fahri Hamzah: Pansus KPK Harus Terbentuk

Menurut dia, wacana DPR RI terkait pengajuan hak angket dalam pengusutan kasus korupsi KTP elektronik yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun itu, tidak tepat karena dikhawatirkan mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Ia berharap DPR menghentikan berbagai bentuk manuver politik yang dapat mempengaruhi proses hukum, antara lain ditempuh melalui hak angket. “Kami terus mendukung KPK untuk melanjutkan proses hukum kasus KTP elektronik hingga tuntas,” kata dia lagi.