SHARE

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) masalah pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, langkah tersebut seperti apa yang dikerjakan rezim waktu kemarin.

” Ini yaitu langkah yang mundur ke belakang. Ini praktek ‘dictatorship’. Seperti dahulu th. 1960, Presiden dapat membubarkan parpol. Jadi ini janganlah kita menghadap pada kediktatoran baru, ” kata Fadli Zon, pada Kompas. com, Selasa (11/7/2017).

Fadli menyebutkan, Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Ormas telah cukup untuk mengatur ormas.

UU itu mengatur apa yang bisa serta tidak bisa dikerjakan oleh ormas, dan sangsi yang dapat didapatkan dari pemerintah pada ormas.

Sangsi itu berbentuk teguran sampai sistem pembubaran lewat pengadilan.

” Kita ini kan telah pilih jalan demokrasi, ya harusnya kita lewat jalan yang demokratis. Hak untuk berserikat, berkumpul, itu ditanggung konstitusi kita, ” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Ia cemas, bila Perppu di setujui, jadi pemerintah bukan sekedar juga akan memakainya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipandang anti-Pancasila.

Ada kecemasan, pemerintah juga akan berlaku sewenang-wenang dalam membubarkan ormas yang lain.

” Ini kelak juga akan memberikan kegaduhan baru, kekisruhan baru, ” kata dia.

Diluar itu, lanjuta Fadli, ia cemas organisasi yang dinilai anti-Pancasila malah juga akan bergerak dengan diam-diam bila dibubarkan pemerintah.

Hal semacam ini juga akan membuat pemerintah makin kesusahan untuk lakukan pengawasan.

” Jadi saya lihat Perppu ini bila juga jadi di keluarkan begitu memaksakan diri serta tidak merampungkan problem, ” tutur Fadli.

Sikap Gerindra

Meski sekian, Fadli belum juga dapat meyakinkan apakah Fraksi Partai Gerindra di DPR juga akan terima atau menampik Perppu ini.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra juga akan selekasnya mengadakan rapat sesudah draf Perppu hingga ke DPR.

” Namun ini pendapat saya, tidak bisa sewenang-wenang. Mesti turut sistem hukum, pengadilan dsb, ” kata Fadli.

Jokowi terlebih dulu telah meneken Perppu mengenai Pembubaran Organisasi Orang-orang.

Info yang dikumpulkan Kompas. com, Presiden telah meneken Perppu itu pada Senin (10/7/2017) tempo hari.

Staf Spesial Presiden Bagian Komunikasi Johan Budi Saptopribowo tidak menolak info itu.

Ia menyebutkan, sedetailnya masalah Perppu Pembubaran Ormas itu juga akan di sampaikan segera oleh Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keamanan, Wiranto.

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra terlebih dulu optimis pihaknya akan menang bila pemerintah meniti jalur pengadilan untuk membubarkan HTI.

Pasalnya, pemerintah tidak meniti sistem pembubaran ormas yang ditata Undang-undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai pihak HTI menyanggah anti-Pancasila. Mereka terasa tidak sempat lakukan aktivitas yang tidak mematuhi hukum.