SHARE

JAKARTA – Bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5, 5 th. penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Atut juga diharuskan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bln. kurungan.

Putusan pada bekas orang nomor satu di Banten ini dipandang sangat enteng.

” Hukuman ini masih tetap enteng dari dampak perbuatan korupsi yang dikerjakan oleh oleh Atut serta dinastinya, ” tutur Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi, Kamis (20/7/2017).

Menurut dia, kerugian pembangunan Banten serta ketertinggalan orang-orang Banten harusnya dapat dikonversi jadi beban perdata berbentuk social biaya dengan menarik semua kekayaan Atut untuk kebutuhan Banten dan mencabut hak politik.

Vonis ini paparnya, belum juga memberi dampak kapok.

” Lebih-lebih masih tetap ada sangkaan keterlibatan anggota dinasti Atut yang beda dalam masalah korupsi Atut yang belum juga terbongkar, ” tegasnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilainya perbuatan Atut tidak mensupport pemerintah dalam memberantas korupsi.

Walau sekian, Atut berlaku sopan sepanjang persidangan, ingin mengaku perbuatan serta sudah kembalikan uang Rp 3, 8 miliar.

Hukuman itu lebih enteng dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut supaya Atut dijatuhi hukuman 8 th. penjara.

Menurut hakim, Atut dapat dibuktikan merugikan negara sebesar Rp 79, 7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Propinsi Banten. Ia dinilai sudah memperkaya sendiri serta orang yang lain.

Atut dapat dibuktikan lakukan penyusunan dalam sistem pengusulan biaya Dinas Kesehatan Propinsi Banten pada Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) Th. Biaya 2012, serta APBD Perubahan 2012.

Diluar itu, Atut lakukan penyusunan proses biaya pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Tempat tinggal Sakit Referensi Pemprov Banten.

Baca Juga  Hari Ini Ratu Atut Jalani Sidang Putusan

Atut turut bertindak memenangi pihak-pihak spesifik untuk jadi relasi Dinas Kesehatan Propinsi Banten, bersama dengan adik kandungnya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana dengan kata lain Wawan.

Dalam masalah ini, sistem pemilihan biaya serta pengadaan alat kesehatan di Propinsi Banten, dikendalikan oleh Wawan. Atut dapat dibuktikan memperkaya sendiri sebesar Rp 3, 8 miliar.

Disamping itu, Atut dapat dibuktikan lakukan pemerasan pada empat kepala dinas di Pemprov Banten.

Uang sejumlah Rp 500 juta itu dipakai untuk kebutuhan Atut dalam rencana membuat aktivitas Istighosah.

Atut dapat dibuktikan tidak mematuhi Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mendekati dengarkan vonis hakim, lewat kuasa hukumnya TB Sukatma, Ratu Atut memohon supaya majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

” Mendekati putusan beliau (Ratu Atut) banyak berdoa, ” tutur TB Sukatma pada Warta Kota.

Atut juga mohon maaf karna sudah lakukan kekeliruan waktu ditunjuk jadi petinggi negara. Ia terasa khilaf waktu menjabat jadi Gubernur Banten.

Bahkan juga dianya terasa terpukul. Ibu dari Andika Hazrumy ini bercerita kesedihannya karena tidak dapat membesarkan anaknya.

” Hingga sekarang ini keadaan beliau dalam kondisi sehat, walaupun juga tempo hari pernah menangis di ruangan persidangan, ” kata Sukatma.

” Beliau mengemukakan sebagian yang dirasakan. Ada juga yang dirasakannya menyangkut sarana Rutan Pondok Bambu yang kurang mencukupi. Dia mengharapkan sesudah putusan bisa selekasnya geser ke Lapas Wanita Tangerang, ” tuturnya.