SHARE

Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mengadakan operasi yustisi di Terminal Induk Kota Bekasi, Senin (10/7/2017).

Kepala Bagian Service Pendaftaran Masyarakat Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi menyebutkan, dalam operasi yustisi, warga di Kota Bekasi yg tidak membawa Kartu Tanda Masyarakat (KTP) dipakai denda.

“Denda yang dipakai bila Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp 29. 000 serta Rp 1. 000 untuk cost perkara. Bila untuk Warga Negara Asing (WNA) dipakai denda sebesar Rp 100. 000, ” tutur Nardi waktu diwawancarai selesai operasi yustisi di Terminal Induk Kota Bekasi.

Menurut Nardi, tiap-tiap warga terutama warga Kota Bekasi diharuskan untuk membawa KTP setiap saat meninggalkan tempat tinggal.

Hal semacam ini yaitu satu diantara antisipasi jika nanti ada warga yang terserang musibah waktu ada diluar tempat tinggal. Bila ada suatu hal hal yg tidak dikehendaki berlangsung, warga bisa diidentifikasi secara cepat.

“Idealnya KTP mesti senantiasa dibawa tiap-tiap keluar tempat tinggal. Mesti berada di dompet. Bila sekali lagi apes, ya nanti seperti gini, bila ada operasi yustisi tentu terkena, ” kata Nardi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Suyatno menerangkan, denda yang ditetapkan untuk warga yg tidak membawa KTP di Kota Bekasi sesuai sama Perda Kota Bekasi No. 3 Th. 2015, yakni denda maksimum Rp 500. 000.

“Namun yang saat ini warga (WNI) dipakai Rp 30. 000 karna ketuk palu hakim. Nilai yang dipakai bergantung hakim yang memutuskan di lapangan, ” kata Suyatno.

Suyatno menyatakan, jika ada warga yang tidak ingin membayar denda, jadi juga akan dipakai sangsi kurungan sepanjang tiga hari.