SHARE

Akan mengarah kemana kasus Freeport? Pertanyaan ini layak dikemukakan mengingat tingginya kekhawatiran akan berlarut-larutnya penyelesaian kasus yang bermuara dari kemelut upaya perpanjangan izin operasional (dulu dikenal sebagai kontrak karya) perusahaan tambang terkemuka asal AS yang bermarkas di Phoenix, itu.

Kasus ini menggugah emosi publik karena tersebutnya banyak tokoh penting dan berkuasa di negari tercinta ini. Kesemuanya tersaring dari rekaman hasil penyadapan yang dilakukan oleh dirut Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin. Transkip dan rekaman hasil penyadapan dari pertemuan yang dilakukan pertengahan Juni 2015 itu baru diedarkan oleh menteri ESDM Sudirman Said pada awal November, yang berarti lebih dari tiga bulan setelah pertemuan di sebuah hotel di Pasific Place tersebut.

Sudirman Said dipastikan memiliki motiv untuk mempublikasikan transkip dan rekaman hasil penyadapan dari Maroef Syamsuddin itu. Kendati demikian, sulit menduga bahwa dia sejak awal sudah mengantisipasi potensi kegaduhan politik dari penyebaran transkip dan remakan yang ilegal secara hukum itu.

Peredaran transkip dan rekaman ilegal ini sudah menumbuhkan kekacauan politik karena banyak tokoh yang geram karena namanya disebut-sebut dalam rekaman yang layak juga untuk dipertanyakan kebenarannya tersebut. Ketua DPR Setya Novanto selama ini dikenal sebagai tokoh yang menolak perpanjangan izin operasional Freeport, sehingga wajar jika dia membantah telah membawa-bawa nama presiden dan wakil presiden sebagaimana disebutkan dalam rekaman ilegal tersebut.

Sudah sejauh mana transkip dan rekaman penyadapan yang dari sisi hukum tidak sah untuk dijadikan barang bukti itu beredar, juga patut dipertanyakan. Namun, Sudirman Said sejak awal ter-setting untuk menjadi bintang di Metro Tv. Nama Surya Paloh ikut terseret karena tersebut dalam rekaman itu.

Surya Paloh memiliiki keterkaitan dengan Freeport. Perusahaan kateringnya, Indocater, menjadi penyuplai makanan bagi seluruh elemen Freeport, dengan income pertahunnya mencapai Rp 4,4 triliun. Bisnis katering memang amat menggiurkan, keuntungannya bisa mencapai 100 persen dari modal. Wajar jika Surya Paloh tak mau kehilangan keuntungan finansialnya jika masa depan Freeport diambang ketidak-pastian.

Surya Paloh, yang juga ketua umum Partai Nasdem, getol menggiring opini publik melalui jaringan Metro Tv dan Grup Media Indonesia, baik untuk mendorong persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dikawal secara ketat, serta dibukanya peluang bagi kejaksaan agung mengusut kasus tersebut.

Jaksa Agung Prasetyo yang kader Partai Nasdem pun ‘siap gerak’ menindak-lanjuti perintah bosnya itu. Dia sudah menyebut bahwa kejaksaan agung akan mendalami permufakatan jahat yang membawa-bawa nama presiden dan wakil presiden tersebut.

Berbeda dengan Surya Paloh nama-nama lain yang disebut-sebut dalam rekaman hasil sadapan itu relatif bisa bersikap lebih tenang. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden hanya meminta para pembantunya tidak saling berseteru, menambah kegaduhan, yang berpotensi meningkatkan eskalasi politik. Presiden tentunya tidak mengabaikan semakin mendekatnya pesta demokrasi masyarakat dari penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Kegaduhan yang diakibatkan dari peredaran rekaman ilegal ini memang patut diduga bakal menimbulkan kekacauan politik yang lebih besar dan tentunya tidak diinginkan terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal dalam hitungan hari. Kekhawatiran akan adanya peningkatan tensi politik di daerah-daerah tidak boleh dipandang remeh.

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menyebut senyapnya sambutan masyarakat akan pelaksanaan pesta demokrasi di banyak daerah-daerah. Bisa jadi kegaduhan politik di tingkat pusat bisa kian menurunkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipai aktiv menyukseskan pilkada di daerahnya masing-masing.

Tak hanya itu, terpikirkah oleh presiden dan para pembantunya jika kegaduhan politik akibat kasus Freeport ini tak hanya menyebabkan resistensi pada kelangsungan pilkada, akan tetapi juga semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada pemerintah pusat yang pada akhirnya bisa menimbulkan krisis kepemimpinan di daerah-daerah. Potensi akan timbulnya kekacauan atau ‘chaos’ jangan diabaikan.

Jadi, waspadalah, kasus Freeport ini bisa menyulut ‘chaos’. Situasi bisa bertambah genting. Sikap keras Wapres Jusuf Kalla pada Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan diprediksi bisa menimbukan krisis politik yang lebih besar. Luhut tentu sulit untuk menerima kalau dirinya diisyaratkan sebagai ‘biang kerok’. Namun, sikap kenegarawanannya yang tinggi tentu tak lantas membuatnya melayani ‘tantangan’ dari wapres.

Kita wajib untuk terus mendoakan agar negeri tercinta ini tidak lantas porak-poranda dari perseteruan yang terjadi diantara elit politik tertinggi. Kita berharap agar seluruh elemen masyarakat terutama mahasiswa tetap ‘cooling down, tetap bersikap tenang, tidak ramai-ramai turun kejalan.

Kendati demikian, siapa yang bisa mengantisipasi kemungkinan adanya elit politik atau pihak lain yang memanfaatkan suasana disharmonisasi di pemerintahan ini untuk menciptakan kegaduhan yang lebih besar dengan memanfaatkan krisis kepercayaan dari masyarakat termasuk kalangan mahasiswa yang mudah tersulut?