SHARE

Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) masalah pembubaran organisasi kemasyarakatan juga akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017) .

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto ditugaskan untuk menginformasikan Perppu itu.

Hal semacam ini di sampaikan Staf Spesial Presiden bagian Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017) .

” Ya, baru saja saya bertanya ke presiden masalah Perppu ormas itu. Nah, jawaban presiden barusan, peluang besok juga akan di sampaikan Pak Menko Polhukam, ” kata Johan.

Johan tidak menjawab apakah Perppu itu sekarang ini telah di tandatangani oleh Presiden Jokowi.

Johan cuma meyakinkan kalau sekarang ini Perppu telah berada di tangan Presiden.

” Saya bertanya ke Presiden, Perppu telah berada di tangan beliau, serta ditugaskan ke Menko Polhukam untuk menginformasikan besok, ” ucap Johan.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj terlebih dulu mengemukakan kalau Perppu telah di tandatangani Presiden.

Hal semacam ini di sampaikan Aqil selesai berjumpa dengan Presiden Jokowi di Istana.

Said Aqil menyebutkan, dalam pertemuan yang berjalan tertutup itu, ikut dibicarakan masalah usaha pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.

Lantas, Presiden mengemukakan kalau dianya telah di tandatangani Perppu jadi usaha membubarkan ormas itu.

” Perppu telah di tandatangani Presiden, ” kata Said Aqil selesai pertemuan dengan Jokowi.

Terlebih dulu, sejumlah 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memanglah menekan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran HTI serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Tetapi, berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas mengatur kalau pembubaran ormas mesti lewat mekanisme pengadilan.

Oleh karenanya, pemerintah didesak untuk selekasnya menerbitkan perppu untuk memudahkan mekanisme pembubaran ormas.

Terkecuali PBNU, 13 ormas Islam yang lain yang memberi pernyataan sikap yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI) , Persatuan Islam (PERSIS) , Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) , Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) , Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) , Nahdlatul Wathan serta Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI) .

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra terlebih dulu optimis pihaknya akan menang bila pemerintah meniti jalur pengadilan untuk membubarkan HTI.

Pasalnya, pemerintah tidak meniti sistem pembubaran ormas yang ditata Undang-undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai pihak HTI menyanggah anti-Pancasila. Mereka terasa tidak sempat lakukan aktivitas yang tidak mematuhi hukum.