SHARE

Eks Kabag Perencanaan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Wisnu Wibowo menyebut proyek e-KTP memang diajukan menggunakan APBN murni. Proyek senilai Rp 5,9 triliun ini sebelumnya sempat diusulkan menggunakan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
“Pada tahun 2010 itu sudah diputuskan melalui APBN. Itu yang mengusulkan Kemendagri,” kata Wisnu Wibowo saat bersaksi untuk terdakwa perkara dugaan korupsi Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),  Kamis (23/3).

Selain memastikan soal usulan pembiayaan proyek dengan APBN, jaksa pada KPK juga menanyakan ada tidaknya permintaan uang dari Komisi II. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut terjadinya kongkalingkong di DPR untuk meloloskan anggaran e-KTP

“Setahu saya sebelum Pak Sugiharto dijadikan tersangka saya sama sekali tidak tahu. Saya tahu begitu masuk ke media oh ada ini ini ini,” tutur Wisnu.

Selain Wisnu, dua orang lain yang memberikan keterangan bersama Wisnu yakni mantan Dirjen Administrasi Kependudukan 2005-2009 Rasyid Saleh dan PNS mantan Kasubag Penyusunan Program Bagian Perencanaan pada Sesditjen Dukcapil Kemdagri Suparmanto.

wisnu

Soal sumber pembiayaan e-KTP, Rasyid dalam persidangan menyebut hingga proyek e-KTP dibahas di Bappenas, belum ada kejelasan keputusan sumber dana.

“Dalam pembahasan di Bappenas itu tidak ada kejelasan. Sampai terakhir tidak ada kejelasan akan memakai rupiah murni,” tutur Rasyid.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK disebutkan terkait dengan proses penganggaran e-KTP, pada akhir November 2009, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Dalam surat tersebut, Gamawan meminta Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai menggunakan PHLN menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Baca Juga  Untuk Kedua Kalinya Miryam Haryani Terancam Dijemput Paksa
wisnulagi

Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kemdagri dan Komisi II.

Dalam proses lelang, Gamawan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang harga penawaran Rp 5.841.896.144.993. Sampai akhir masa pelaksanaan pekerjaan e-KTP, pada 31 Desember 2013, konsorsium PNRI hanya dapat mengadakan blangko KTP elektronik sebanyak 122.109.759 keping.

Jumlah tersebut masih di bawah target pekerjaan dalam kontrak awal, yakni kewajiban melakukan pengadaan personalisasi dan distribusi blangko e-KTP sebanyak 172.015.400.