SHARE

Jakarta – Sejumlah empat fraksi di DPR menyebutkan sikapnya menampik kajian RUU Pemilu bila masih tetap berisi presidential threshold. RUU saat ini sudah disahkan jadi UU Pemilu, Mendagri Tjahjo Kumolo menerangkan untuk pihak yang tidak senang dapat menuntut ke MK.

” Terkait presidential threshold itu konstitusional, baik itu menyimak UUD 1945 atau 2 putusan MK. Masalah kelak ada elemen orang-orang atau anggota parpol yg tidak senang, silahkan saja ada mekanisme lewat MK, ” tutur Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

Tjahjo meyakinkan proses Pemilu tetaplah jalan. Walau nanti UU Pemilu di-JR (judicial review).

” PKPU serta Bawaslu dasarnya yaitu UU yang sudah disahkan DPR pada paripurna larut malam ini. PKPU dasarnya mengacu pasal-pasal dalam UU yang dibicarakan sepanjang 9 bln., ” kata dia.

” Basic KPU membuat ketentuan ya UU, ” lebih Tjahjo.

Tjahjo berasumsi UU ini konstitusional. ” Pemerintah dalam ambillah ketentuan dasarnya konstitusional, ” tutur Tjahjo.

Seperti di ketahui, UU Pemilu saat ini telah disahkan dalam rapat paripurna pimpinan Setya Novanto. Paripurna (yang berisi semuanya parpol pemerintah, minus PAN) menyetujui presidential threshold 20-25 %.

Baca Juga  Pihak yang akan Gugat UU Pemilu akan Didukung PAN