SHARE

Ini kabar terbaru mengenai Yasonna Hamonangan Laoly. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mengaku belum menerima laporan mengenai pencekalan Setya Novanto oleh KPK, Selasa (11/4) siang.

Saya tahunya baru dari pemberitaan media, katanya ketika ditemui wartawan di kantor Kemenkumham.

“Belum ada laporan resmi dari Dirjen. Tanya saja ke pak Sompie,” ujar politisi PDI-P itu.

Ronny Franky Sompie, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, beberapa jam sebelumnya sudah mengkonfirmasi adanya surat pencekalan untuk Ketua DPR Setya Novanto.

Surat pencekalan tersebut berlaku sejak Selasa, 11 April, hingga enam bulan kedepan.

Yasonna menyatakan bahwa ia juga belum menerim informasi mengenai nama-nama yang kembali dicekal karena keterkaitannya dengan kasus e-KTP.

Termasuk kemungkinan diantara mereka ada anggota DPR, selain Setya Novanto.

Ia agak kaget ketika seorang wartawan bertanya, bagaimana jika bapak ikut dicekal?

“KPK mau cekal saya? Apa urusannya?” Menkumham menjawab pertanyaan itu dengan nada agak tinggi.

“Mana ada urusan saya dengan proyek e-KTP! Sejak dulu saya termasuk yang kritis koq,” kata Yasonna Laoly.

Yasonna Laoli, Menkum HAM yang semasa menjadi anggota Komisi II DPR terima uang dari Yani Hanura.
Yasonna Laoly dan Ganjar Pranowo, dua politisi PDI-P, sama-sama bersikeras tak menerima dana e-KTP

Ia kemudian mengatakan, siapa memberi kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dari Kemendagri ini.

Namun, katanya, hingga hari ini dia belum menerima panggilan resmi.

Yasonna bersikeras tidak mengetahui adanya korupsi di balik mega proyek tersebut.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Yasonna diduga ikut menikmati hasil korupsi proyek e-KTP saat masih duduk di Komisi II DPR.

Dugaan itu keluar setelah namanya disebut dalam sidang perdana dua bekas pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Kamis (9/3) lampau.

Baca Juga  KPK Simpan Bukti Pertemuan Gamawan Fauzi dan Paulus Tanos

Yasonna dua kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kala itu, dia berdalih sedang berada di luar Jakarta untuk kepentingan kerja.

Selain Yasonna, nama puluhan tokoh yang pernah atau masih menjabat di DPR juga ikut disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dari proyek e-KTP ini.

Mereka adalah Gandjar Pranowo, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, dan Taufik Effendi.

Selain itu, ada pula Teguh Djuwarno. Chairuman Harahap, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Harmaen, Jamal Aziz, dan Markus Nari.