SHARE

Pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi pada proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Kemendagri makin intensif digelar.

Pada proses persidangan di PN Tipikor Jakarta, tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghadirkan kesaksian dari 20 orang yang sebagian diantaranya adalah tokoh-tokoh politik yang pernah duduk di Komisi II DPR saat proyek e-KTP dijalankan.

Sementara itu, dalam proses penyidikan di KPK, telah dihadirkan sebanyak 11 saksi yang dimintai keterangannya untuk terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong, pengusaha rekanan Kemendagri yang dikenal dengan Mendagri (waktu itu) Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, dua terdakwa utama kasus e-KTP ini, yakni Irman dan Sugiharto, terus dihadirkan. Dari dakwaan yang ditujukan kepada dua mantan pejabat Kemendagri itulah aliran dana dari proyek e-KTP menyerempet ke mana-mana, termasuk ke kalangan anggota dewan yang kala itu duduk di Komisi II.

Persidangan ke-5 kasus e-KTP ini akan dilakukan Senin (3/4).

miris

Hingga Sabtu (1/4) ini belum diketahui siapa-siapa saja yang akan didudukan di bangku saksi. Tim jaksa penuntut umum tentu sudah memiliki daftar nama dari saksi yang akan dihadirkan, namun KPK belum menyampaikannya.

Mengingat proses persidangan kasus e-KTP ini makin panas, sangat mungkin tim jaksa KPK tidak akan menurunkan tensinya. Setelah kesaksian politisi Hanura Miryam S.Haryani yang menghebohkan dan kontroversial, saksi yang dihadirkan di sidang ke-5 tentunya yang punya nilai tinggi.

Yasonna Hamonangan Laoly SH, MSc, Ph.D, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentu termasuk dalam jajaran saksi penting itu. Yasonna, politisi PDI Perjuangan yang 27 Mei nanti berusia 64 tahun, antara 2004-2009 duduk di Komisi II DPR.

Baca Juga  Irman Menggonggong Kasus e-KTP Berlalu

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II itulah Yasonna Laoly disebutkan menerima uang 84 ribu dolar AS dari Sugiharto. Bersamaan dengan dakwaan terhadap Yasonna Laoly itu disebutkan juga  keterlibatan sebanyak 60 anggota DPR.

Yasonna Laoly terus membantah menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri itu. Dalam berbagai kesempatan ia selalu menyebut namanya dicatut.

kukikuik
Sugiharto (kiri) dan Irman (kanan), dua pejabat Kemendagri yang berperan sebagai pembagi uang dari proyek e-KTP. Sugiharto memberi Yasonna Laoly 84.000 dolar AS

 

Ia kerap mengatakan siap bekerjasama dengan KPK dalam upaya mengungkap kasus e-KTP tersebut. “Anytime,” begitu katanya jika ditanya media, apakah ia siap dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam kasus e-KTP.

Namun, Yasonna Laoly selalu enggan berbicara banyak soal proyek e-KTP. Dia berulangkali mengaku tak tahu terkait adanya aliran dana e-KTP ke banyak anggota dewan mau pun ke beberapa partai, termasuk PDI Perjuangan.

Kata Yasonna, saat masih aktif menjadi anggota Komisi II DPR pada 2009-2014,  dirinya menjadi salah seorang anggota yang selalu mengkritisi kebijakan tersebut.

“Saya enggak ada urusan soal itu. Saya dulu di DPR, di Komisi II, tapi saya lebih banyak di oposisi dulu, jadi sangat kritis soal itu. Kebijakannya sangat kritis, memang e-KTP itu sangat penting untuk single identity filter,” Yasonna mengenangkan.

Faktanya, Yasonna Laoly justru dua kali mangkir ketika hendak dimintai keterangannya oleh penyidik KPK.

Pada pemanggilan pertama, ia mangkir dengan alasan surat panggilan baru diterima satu hari jelang pemeriksaan. Untuk pemanggilan kedua, 8 Februari 2017, ia mangkir dengan alasan tengah berada di Hongkong dalam urusan kasus Bank Century.