NASIONALISME.NET — Komunitas Ogoni di Delta Nigeria selama bertahun-tahun mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat operasi perusahaan minyak, terutama Shell. Pencemaran tanah, air, dan udara membuat hasil pertanian dan perikanan warga menurun drastis, memicu protes besar-besaran yang dipimpin oleh gerakan MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) di bawah Ken Saro-Wiwa.
Aktivis Ogoni Mengorganisasi kampanye tanpa kekerasan untuk keadilan lingkungan, menuntut penghentian operasi perusahaan minyak seperti Shell di Ogoniland serta kompensasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Aktivis Ogoni Menggerakkan demonstrasi besar-besaran yaitu aksi protes besar pada 1993 yang melibatkan ratusan ribu masyarakat Ogoni.
Namun, langkah-langkah tersebut memicu respon keras dari pemerintah Nigeria yang menuduh MOSOP sebagai gerakan separatis. Pemerintah memberikan perlindungan dan hak istimewa kepada Perusahaan Shell, bahkan menggunakan kekuatan militer untuk membungkam protes masyarakat Ogoni, yang berujung pada pelanggaran hak hidup, kebebasan berekspresi, dan hak atas lingkungan sehat bagi masyarakat Ogoni. Terjadi Penindasan dan kekerasan terhadap aktivis Ogoni yang memprotes operasi Shell, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengadilan tidak adil yang berujung pada eksekusi mati sembilan aktivis, termasuk Ken Saro-Wiwa, pada tahun 1995.
Melalui organisasi MOSOP, Aktivis Ogoni berhasil membawa kasus pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi Shell di Ogoniland ke perhatian internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada awal 1990-an, MOSOP mengajukan “Ogoni Bill of Rights” yang menuntut penghentian operasi Shell, kompensasi atas kerusakan lingkungan, dan perlindungan hak asasi masyarakat Ogoni. MOSOP mengorganisasi protes besar yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, dan menuntut tanggung jawab baik dari perusahaan minyak multinasional maupun pemerintah Nigeria.
Pemerintah mengambil sikap dengan Upaya Pemulihan dan Tanggung Jawab Lingkungan. Pemerintah Nigeria mendirikan HYPREP (Hydrocarbon Pollution Remediation Project), Proyek ini bertujuan untuk membersihkan dan merehabilitasi Ogoniland yang tercemar. Berdasarkan Laporan UNEP yang dirilis pada tahun 2011 mengonfirmasi adanya tingkat pencemaran minyak yang parah. Program ini melibatkan pembiayaan yang besar dari Pemerintah Nigeria dan Shell.
Pemerintah juga membuat Janji Amnesti, untuk mempertimbangkan pengampunan anumerta bagi Ken Saro-Wiwa dan delapan aktivis Ogoni yang dieksekusi, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pemulihan citra. Namun, upaya ini sering kali menghadapi kontroversi dan belum sepenuhnya terealisasi hingga saat ini.
Penulis: Rifqi Adi Praditya, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih
