NASIONALISME.NET, Yogyakarta — Pulau Sumatra merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus keragaman sosial dan budaya yang kuat. Dalam beberapa dekade terakhir, percepatan pembangunan ekonomi, ekspansi industri, serta masuknya modal skala besar telah memunculkan berbagai konflik sosial yang melibatkan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat.
Konflik tersebut umumnya berakar pada benturan antara nilai-nilai tradisional yang telah lama hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat dengan kepentingan ekonomi modern yang dibawa oleh negara maupun korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif sosiantropologi dengan menekankan pada dinamika nilai, struktur sosial, relasi kuasa, serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif terhadap fenomena sosial yang banyak diberitakan di media.
Hasil kajian menunjukkan bahwa benturan nilai tidak hanya menimbulkan konflik terbuka, tetapi juga mendorong perubahan sosial, resistensi budaya, dan munculnya kesadaran kritis masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiantropologi menjadi penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Sumatra dikenal sebagai pulau yang memiliki sejarah panjang peradaban, kebudayaan, dan sistem sosial yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisional. Berbagai komunitas adat di Sumatra, seperti masyarakat Minangkabau, Melayu, Batak, dan komunitas adat lainnya, memiliki sistem nilai, norma, serta pranata sosial yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat.
Namun, perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan industrialisasi, ekspansi perkebunan dan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur berskala besar telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat Sumatra. Masuknya kepentingan ekonomi modern sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang telah lama dijunjung oleh masyarakat lokal. Benturan ini tidak jarang memicu konflik sosial, marginalisasi masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan.
Dalam konteks sosiantropologi, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menyangkut interaksi antara budaya, struktur sosial, dan kekuasaan. Sosiantropologi memandang masyarakat sebagai sistem yang dinamis, di mana perubahan sosial merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana benturan nilai tradisional dan kepentingan ekonomi modern terjadi di Sumatra, serta apa implikasinya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Nilai tradisional dalam antropologi sosial dipahami sebagai seperangkat keyakinan, norma, dan praktik yang dianggap penting dan bermakna oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sosial. Dalam masyarakat adat Sumatra, nilai tradisional tercermin dalam konsep tanah ulayat, musyawarah mufakat, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam.
Dengan demikian, nilai tradisional tidak dapat dipisahkan dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ketika nilai-nilai ini terancam atau diabaikan, maka yang terancam bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga eksistensi sosial dan budaya masyarakat.
Ekonomi modern berlandaskan pada prinsip rasionalitas, efisiensi, dan akumulasi modal. rasionalitas instrumental menjadi ciri utama masyarakat modern, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan manfaat ekonomi dan produktivitas. Dalam konteks Sumatra, rasionalitas ini diwujudkan melalui eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pasar global.
Pendekatan ekonomi modern sering kali memandang tanah dan alam sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Perspektif ini bertolak belakang dengan pandangan masyarakat adat yang melihat tanah sebagai warisan leluhur dan ruang hidup kolektif. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi salah satu sumber utama benturan nilai.
Dalam konteks Sumatra, konflik antara masyarakat adat dan pihak korporasi atau negara dapat dipahami sebagai konflik struktural, di mana kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Benturan antara nilai tradisional dan kepentingan ekonomi modern memunculkan berbagai dinamika sosial. Konflik lahan, protes masyarakat, dan kriminalisasi aktivis adat merupakan beberapa bentuk nyata dari benturan tersebut. Dari perspektif sosiantropologi, konflik ini merupakan ekspresi dari ketegangan antara sistem nilai yang berbeda.
Namun, konflik juga dapat menjadi pemicu perubahan sosial. Melalui konflik, masyarakat mulai merefleksikan posisi mereka dalam struktur sosial dan menuntut pengakuan atas hak-hak mereka. Media sosial menjadi alat baru dalam perjuangan masyarakat adat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Penulis: Noor Chalimah
Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Kelas PAI B.
