NASIONALISME.NET — Ada waktu kurang dari beberapa hari menuju pemilihan perwakilan lokal dan regional.Suksesi kepemimpinan di tingkat kota meliputi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota didasarkan pada peraturan terbaru pemilihan pendahuluan lokal tahun 2024.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, diselenggarakan secara nasional pada tahun 2024. Itu dilakukan di seluruh Indonesia, mulai dari ujung Aceh hingga ujung Papua.
Perayaan demokrasi di tingkat lokal ini melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, membuatnya semakin meriah. Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat pikada terbesar yang baru pertama kali dilaksanakan di waktu yang ditentukan.
Pada saat yang sama, masyarakat melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di masa sebelumnya, pemilihan kepala daerah. Tidak dilakukan secara bersamaan, setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jadwal masing-masing.
Pemilihan Kepala Daerah
Salah satu ciri khas negara demokrasi modern adalah adanya pergantian kekuasaan secara berkala yang terjadi.Dilakukan dengan damai dan sesuai dengan konstitusi, melalui proses pemilihan umum (pemilu), melibatkan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin.
Dalam situasi pemilihan kepala daerah, suara masyarakat di daerah diberikan penghargaan dan hormat yang pantas ketika memilih pemimpin mereka, sesuai dengan pilihan yang mereka pilih.Berdasar pada prinsip sukarela, independensi, dan hati nurani.
Dalam sejarah politik Indonesia, pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak dilakukan secara langsung. Melibatkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan kepala daerah hanya dilakukan secara terbatas.
Mengikutsertakan sejumlah tokoh elit politik melalui tahapan pengusulan beberapa calon dari DPRD (Provinsi).Kabupaten atau Kota mengajukan permohonan pada pemerintah pusat, setelah itu Presiden RI akan menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur terpilih. Selanjutnya, Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) memilih siapa yang akan menjabat sebagai Bupati.
Selanjutnya, sistem tersebut dievaluasi pada awal reformasi karena dianggap memiliki kekurangan yang mencerminkan campur tangan dan pengaruh yang kuat. Berkat campur tangan dari Jakarta, sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami perubahan.
Wakil kepala daerah sepenuhnya dipilih oleh anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa terkecuali. Keterlibatan atau campur tangan dari pemerintah pusat.
Namun, sistem pemilihan ke daerah oleh.Anggota legislatif akhirnya menghadapi masalah karena tidak memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dalam proses pemilihan pemimpin di daerah, demokrasi terkadang disalahgunakan oleh kalangan elit politik.
Majunya adalah ketika anggota DPRD dapat memilih sistem pemilihan langsung untuk daerah pada awal periode reformasi ini.Munculnya tantangan baru.
Pertama-tama, kepala daerah yang terpilih bukanlah figur yang diinginkan oleh masyarakat daerah untuk memimpin. Aspirasi dan keinginan masyarakat berhasil diatasi oleh tekanan kelompok kepentingan serta praktik korupsi di lingkungan elit regional dan elit.
Pusat harus diberikan prioritas dalam penentuan anggaran tahun depan. Kedua, terdapat konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif, yang melibatkan setiap laporan pertanggungjawaban dari kepala. Daerah tersebut dibacakan setiap tahun dan sering kali ditemui dalam diskusi mengenai pemakzulan oleh legislatif, karena para.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menganggap dirinya lebih berwenang daripada kepala daerah, sebagai pihak yang memberikan tugas.Kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah lain, meskipun dalam tengah perjalanan.Masa pemerintahannya.
Sejak tahun 2005, Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi sistem baru dalam memilih. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui sistem pemilihan langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat.
HAM dan Pilkada
Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dengan pemilihan kepala daerah sangat erat dan dapat diilustrasikan. Seperti dua sisi yang tak terpisahkan dari satu mata uang logam. Salah satu hal yang sangat penting dalam situasi Pilkada adalah hak untuk memilih pemimpin. Kepentingan suara dan hak untuk menjadi pemimpin di wilayah harus dihargai.
Maka setiap penduduk telah memenuhi keharusannya. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, penting untuk memiliki hak politik, baik sebagai pemilih maupun calon. Pemilihan daerah akan dilakukan.
HAM di dalam konteks pilkada tentu tidak hanya sebatas hak pilih ketika memberikan suara untuk memilih pemimpin daerah atau hak dipilih menjadi pemimpin daerah, tetapi menyangkut isu-isu lain, seperti tidak ada diskriminasi politik kepada kelompok tertentu, tidak ada ujaran kebencian berbasis ras, etnik, dan agama, serta penghentian penyebaran hoaks yang meresahkan masyarakat.
Tidak ada diskriminasi politik terhadap kelompok tertentu, sehingga relasi sosial dibentuk berdasarkan. Prinsip kesetaraan dan keadilan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi.
Pelaksanaan politik di daerah, termasuk dalam penerapan peraturan pilkada, dilakukan dengan penuh keadilan bagi semua pihak.Semua pihak, termasuk mereka yang melanggar aturan, harus diberi sanksi yang tegas.
Selanjutnya, para kandidat diberikan akses yang setara dalam menyampaikan pesan kampanye melalui media cetak.Teknologi elektronik dan digital. Selain itu, juga penting untuk memastikan bahwa akses mudah tersedia bagi kelompok disabilitas.Saat memberikan suara di tempat pemungutan suara.
Tak ada jejak ujaran kebencian yang terkait dengan ras, etnik, atau agama dalam proses pemilihan kepala daerah, sebab jika hal ini dibiarkan, akan berpotensi.
Dapat memicu timbulnya konflik antarpribadi di kalangan masyarakat. Karena itu, sistem perlu diutamakan. Demokrasi, terutama dalam konteks Pilkada, memiliki peran penting dalam menangani serta mencegah penyebaran ujaran kebencian. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian serta pentingnya hal tersebut.
Menanamkan sikap penghormatan terhadap perbedaan, semangat toleransi, menghargai keberagaman, serta hak asasi manusia menjadi hal yang perlu dikedepankan. Di dalam lubuk hati kita.
Dalam konteks pilkada, kita perlu menghadapi dan menghindari berita palsu yang merugikan para kandidat. Masyarakat dapat memilih berdasarkan pertimbangan rasional yang didasarkan pada kinerja dan rekam. Tersedia jejak dan program politik yang dapat dijelajahi. Berikut adalah beberapa aspek Hak Asasi Manusia yang perlu kita perhatikan dalam Pilkada 2024.Silahkan memenuhi.
Essai ditulis oleh Muhammad Noval Ramdani
Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Editor: Erna Fitri, Tim NASIONALISME.net
