NASIONALISME.NET — Korupsi dalam penggunaan anggaran publik telah lama menjadi tantangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penggelembungan biaya, kolusi dalam pengadaan, dan alokasi dana yang tidak transparan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan keretakan dalam kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintahan. Sebagai contoh, indeks PersepsiKorupsi (Corruption Perceptions Index) Indonesia pada tahun 2024 mencatat skor sekitar 37 dari 100, dengan peringkat global 99 dari 180 negara. Kondisiini menunjukkan masih tingginya persepsi korupsi di sektor publik.
Dampak korupsi anggaran terhadap kepercayaanpublik menjadi sangat nyata ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi kabur. Di Indonesia menyimpulkan bahwa variabeltransparansi administrasi publik secara signifikan menjelaskan sekitar 45,2% variasi dalam kepercayaan publik. Selain itu, di tingkat pemerintahan desa, studi menunjukkan bahwa peningkatan transparansiberkorelasi positif dengan penurunan persepsi korupsidan meningkatnya kepercayaan masyarakat setempat.
Secara fiskal, korupsi anggaran mengikis efisiensi penggunaan dana publik. Sebagai contoh, dalam proses pengadaan publik, korupsi diperkirakan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan di Indonesia. Selain itu, penelitian panel di Indonesia menyimpulkan bahwa kualitas manajemen keuangan publik yang buruk dan korupsi memiliki hubungan jangka panjang yang saling mempengaruhi. Dalam hal upaya efisiensi anggaran, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan pemotongan belanja operasional dan peningkatan belanja produktif, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat tergantung pada kualitas perencanaan, akuntabilitas birokrasi, dan sistem penganggaran berbasis kinerja.
Efek langsung dari korupsi terhadap keuangan publik terlihat dalam penurunan efisiensi fiskal. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur justru bocor kejalur non-produktif. Penelitian empiris di 11 kota di Indonesia menemukan bahwa indeks persepsi korupsiberpengaruh signifikan terhadap alokasi belanjamodal. Kota dengan tingkat korupsi tinggi cenderungmemiliki belanja modal yang tidak efektif, dengan uji t-statistik mencatat nilai signifikan 3,077454. Temuan ini konsisten dengan studi lain yang menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatifterhadap realisasi pendapatan dan belanja pemerintah, dan diketahui mencatat bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah realisasi pendapatan negara, karena kebocoran pada sistem perpajakan dan non-pajak meningkat, sementara belanja publik tidakmencapai sasaran optimal. Kondisi ini menjelaskan mengapa kualitas belanja publik seringkali jauh dari harapan, karena proyek-proyek yang dikorupsi menghasilkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar. Infrastruktur yang cepat rusak, peralatan pendidikan yang tidak layak, atau fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi maksimal merupakan dampak nyata dari korupsi yang merusak efisiensi fiskal.
Selain menghantam aspek teknis fiskal, korupsi anggaran juga memiliki implikasi sosial yang mendalam, yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang menyaksikan kasus-kasus korupsi besar melalui media merasa bahwa pemerintah tidak menjalankan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini memunculkan persepsi bahwa pejabat publik lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat. Penelitian yang dilakukan pada konteks kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan warga. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar kemungkinan masyarakat membayar pajak secara sukarela . Artinya, ketika korupsi semakin marak dan kepercayaan publik menurun, penerimaan negara melalui pajak juga ikut terancam.
Dampak korupsi anggaran, penurunan kepercayaan publik, dan melemahnya efisiensi fiskal membentuk lingkaran setan yang saling menguatkan. Kebocoran anggaran menyebabkan pelayanan publik memburuk, yang pada gilirannya menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kekecewaan ini mendorong turunnya kepercayaan publik, sehingga partisipasi dalam pengawasan dan kepatuhan pajak menurun. Ketika kontrol sosial melemah, pejabat publik semakin leluasa melakukan praktik korupsi baru. Lingkaran inilah yang membuat upaya pemberantasan korupsi sering kali tidak berkelanjutan tanpa reformasi struktural. Oleh karena itu, reformasi sistem pengelolaan anggaran yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas birokrasimenjadi prasyarat mutlak. Hanya dengan cara itu, Indonesia dapat memutus rantai korupsi, mengembalikan kepercayaan publik, dan meningkatkan efisiensi fiskal demi pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Penulis: Zabila Olivia Rakhmadizi (Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Mulawarman)
