NASIONALISME.NET, Surabaya — Setiap kali musim penghujan tiba, sebuah narasi lama yang berpola rapi kembali diputar di ruang publik kita. Rumah-rumah yang hanyut diterjang arus, jaringan komunikasi yang mendadak mati total, ribuan warga yang terisolasi di atap rumah, hingga bantuan logistik yang datang terlambat seolah menjadi skenario drama tahunan yang wajib ditonton. Namun, ada satu pola yang jauh lebih menyakitkan daripada hilangnya harta benda, yaitu ketidakpedulian kolektif dalam skala nasional. Ketika tragedi ekologis melanda Pulau Sumatera, percakapan tentang masalah ekologis tersebut seringkali tersembunyi di balik masalah metropolitan.
Latar Belakang: Jebakan Narasi “Amukan Cuaca”
Bencana banjir besar yang terus menghantam tanah Sumatera selalu dibingkai dalam pembenaran yang seragam. Dengan cepat, “cuaca ekstrem” atau “curah hujan yang sangat tinggi” menjadi dakwaan utama oleh otoritas publik dan media massa. Narasi alamiah ini seolah-olah menempatkan manusia, khususnya para pengambil kebijakan sebagai korban pasrah yang tak berdaya melawan takdir alam.
Namun, bagi siapa pun yang bersedia membuka mata dan melacak rekam jejak lingkungan hidup selama satu dekade terakhir, kita semua tahu bahwa banjir di Sumatera tidak lahir begitu saja dari awan gelap di langit. Air bah yang menggenangi pemukiman warga adalah limpasan dari keputusan-keputusan ruang yang serampangan di darat. Salah satu cara paling lemah untuk membebaskan diri dari tanggung jawab moral untuk mengelola ruang hidup yang rusak adalah mengkambinghitamkan alam.
Akar Masalah: Hutan Kalah Oleh Angka Komoditas
Jika kita membedah data dari berbagai lembaga swadaya lingkungan, akar dari petaka ini terpampang dengan sangat benderang: deforestasi dalam
skala raksasa. Bentang alam Sumatra yang dulunya merupakan hamparan hutan tropis lebat yang berfungsi sebagai spons raksasa penahan air dan pelindung tanah, kini telah terkoyak-koyak. Hutan-hutan tersebut sengaja dipecah, digunduli, dan dialihfungsikan menjadi blok-blok raksasa perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan, dan kawasan industri berskala besar.
Keadaan sulit ini diperparah oleh kebijakan alih fungsi lahan yang tidak konsisten dan kekurangan pengawasan dari lembaga terkait terhadap izin pemanfaatan hutan yang telah dikeluarkan. Ketika hujan deras mengguyur, tanah yang telah kehilangan vegetasinya tidak lagi mampu menahan laju air. Sungai-sungai yang mendangkal akibat sedimentasi kehilangan ruang tampungnya. Akibatnya, air hanya memiliki satu jalur logis untuk mengalir: menerjang wilayah pemukiman warga di dataran rendah. Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah murni bencana alam, melainkan akumulasi dari puluhan tahun keputusan politik ekonomi yang serampangan.
Retorika Publik dan Pengalihan Beban Moral
Ironi terbesar dari bencana ini terjadi ketika air mulai merendam rumah-rumah warga. Di tengah kepanikan dan penderitaan, beban moral justru kembali ditekankan kepada para korban di tingkat tapak. Muncul pernyataan pernyataan klise dari ruang-ruang ber-AC yang menyebut bahwa masyarakat “kurang disiplin”, “tidak menjaga lingkungan”, atau “perlu diberikan edukasi mengenai kebersihan”.
Strategi retorika ini secara cerdik mengalihkan perhatian publik dari kerusakan struktural berskala jutaan hektar yang lahir dari keputusan birokrasi, menjadi sekadar masalah perilaku individu. Ketimpangan narasi ini bukanlah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Ini adalah bagian dari taktik politik untuk membuat isu lingkungan terdengar sederhana dan apolitis. Oleh karena itu, sementara korporasi besar yang menggunduli hulu sungai terus berjalan tanpa menerima penilaian dasar, masyarakat terlibat dalam diskusi tentang kebiasaan membuang sampah individu.
Sentralisme Empati dan Disparitas Geografis
Tragedi banjir Sumatra juga menguliti realitas pahit mengenai sentralisme perhatian di negara ini. Kita harus jujur mempertanyakan mengapa perhatian nasional begitu timpang. Ketika genangan air setinggi mata kaki melanda wilayah Jakarta atau Jawa Barat, jurnalisme televisi dan lini masa media sosial akan menjadikannya tajuk utama berhari-hari.
Sebaliknya, ketika bencana ekologis dengan daya rusak yang jauh lebih dahsyat melanda Sumatera, Papua, atau wilayah luar Jawa lainnya, pemberitaannya cenderung terputus-putus, lambat, dan cepat terlupakan. Padahal, dampak yang dirasakan warga luar Jawa sering kali jauh lebih berat karena infrastruktur mitigasi dan penanganan bencana di daerah tidak sepadat dan sekuat di pusat. Geografi bencana pada akhirnya memperlihatkan hierarki kepedulian, di mana daerah mana yang dianggap berharga dalam percakapan nasional, dan daerah mana yang sekadar menjadi pelengkap statistik.
Luka Yang Tak Terlihat dan Bangkitnya Solidaritas
Di balik hilangnya harta benda, ada aspek kemanusiaan yang sering kali luput dari bidikan kamera, yakni dampak psikososial dan mental korban. Warga yang rumahnya terendam berulang kali dipaksa hidup dalam ketidakpastian emosional yang menguras energi. Tidak sedikit anak-anak dan orang dewasa yang mengalami trauma akut, mengigau ketakutan di malam hari, hingga dihinggapi kecemasan setiap kali mendengar suara rintik hujan di atas atap.
Kondisi darurat ini semakin diperparah dengan kerentanan sosial di lapangan. Mulai dari ancaman pencurian harta benda yang ditinggalkan di rumah kosong, hingga penyebaran hoaks bencana susulan yang memicu kepanikan massal hingga menyebabkan lansia dan anak-anak terinjak-injak saat berlarian tanpa arah.
Dalam ruang hampa kehadiran negara yang lambat itulah, solidaritas warga bergerak menjadi garda terdepan. Komunitas lokal bahu-membahu membuka dapur umum, relawan bekerja tanpa sorotan kamera, dan para konten creator (influencer) menggalang dana publik secara mandiri. Fenomena “warga
bantu warga” ini bukan sekadar slogan puitis, melainkan sebuah tamparan keras bagi otoritas publik. Sektor sipil terpaksa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh sistem administrasi yang gagap dan tidak menempatkan keselamatan rakyat di puncak prioritas anggarannya.
Sangat wajar bagi generasi muda untuk mengajukan gugatan moral dan pertanyaan mendasar: masa depan apa yang akan terjadi jika keselamatan manusia terus-menerus dikorbankan untuk keuntungan finansial jangka pendek? Para pengambil kebijakan yang menandatangani izin konsesi industri hari ini mungkin tidak akan ada lagi dalam dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Namun, generasi peneruslah yang dipaksa mewarisi tanah yang rusak, cuaca yang kian ekstrem, dan banjir yang datang seperti arisan bergiliran. Jika logika yang digunakan untuk mengelola ruang hidup ini tidak segera diubah secara drastis, kita akan segera menghadapi bencana yang jauh lebih mengerikan berikutnya.
