Setiap bulan setelah gajian, banyak keluarga langsung sibuk menghitung pengeluaran. Gaji yang baru masuk harus dibagi untuk membayar kontrakan atau cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan makan sehari-hari, transportasi, listrik, internet, hingga menyisihkan sedikit uang untuk dana darurat. Ketika harga beras, BBM, atau biaya pendidikan naik, kondisi keuangan mereka pun langsung terguncang. Ironisnya, saat berharap ada sedikit bantuan, mereka justru mendengar bahwa mereka tidak termasuk penerima karena dianggap “tidak miskin”.
Inilah kenyataan yang dihadapi banyak kaum menengah bawah di Indonesia. Mereka bukan kelompok miskin, tetapi juga jauh dari kata sejahtera. Penghasilan yang diperoleh hampir selalu habis untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga sangat sedikit ruang untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup. Mereka bekerja setiap hari, tetapi tetap hidup dengan rasa cemas terhadap kemungkinan munculnya pengeluaran yang tidak terduga.
Kelompok ini umumnya terdiri dari karyawan swasta dengan gaji sekitar Rp4–8 juta per bulan, guru honorer, pengemudi ojek online, pedagang kecil, hingga pekerja kontrak di kota-kota besar maupun daerah penyangga. Mereka sering disebut sebagai kelompok kelas menengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai kajian internasional, kelompok menuju kelas menengah merupakan masyarakat yang telah berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi ketika menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup. Satu musibah, seperti kehilangan pekerjaan atau anggota keluarga yang sakit, bisa membuat kondisi ekonomi mereka langsung menurun.
Masalah terbesar yang mereka rasakan bukan hanya tekanan ekonomi, tetapi juga rasa tidak terlihat. Perhatian pemerintah dan masyarakat sering kali terfokus pada dua kelompok yang berada di ujung yang berbeda, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, kaum menengah bawah berada di posisi yang serba tanggung. Mereka dianggap sudah mampu sehingga tidak memenuhi syarat untuk berbagai program bantuan sosial, tetapi pada saat yang sama belum memiliki kondisi ekonomi yang benar-benar stabil.
Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan pendapatan tidak selalu mampu mengimbanginya. Banyak keluarga akhirnya harus mengurangi pengeluaran, menunda membeli rumah, bahkan mengorbankan tabungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak sedikit pula yang menjadi bagian dari sandwich generation. Mereka harus membantu kebutuhan orang tua sekaligus membiayai anak-anak, sambil tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Di tengah harga rumah yang semakin tinggi dan persaingan kerja yang semakin ketat, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup terasa semakin sulit diraih. Akibatnya, banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan meskipun terus bekerja keras.
Sayangnya, kisah mereka jarang menjadi perhatian. Di media maupun ruang publik, pembahasan lebih banyak berfokus pada kemiskinan ekstrem atau gaya hidup masyarakat kelas atas. Padahal, kelompok menengah bawah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka membayar pajak, menjadi penggerak konsumsi rumah tangga, serta berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi sering kali merasa tidak memiliki tempat dalam berbagai kebijakan yang ada.
Padahal, kelompok ini memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Daya beli masyarakat kelas menengah merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Jika semakin banyak keluarga menengah yang turun kelas akibat tekanan ekonomi, konsumsi rumah tangga akan melemah dan pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat ikut terdampak.
Memang benar bahwa kondisi mereka masih lebih baik dibandingkan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, hal itu bukan berarti persoalan yang mereka hadapi bisa diabaikan. Yang mereka harapkan bukanlah perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang lebih adil untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, serta akses terhadap kepemilikan rumah.
Karena itu, pemerintah perlu mulai memperluas kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kelompok miskin, tetapi juga mampu melindungi masyarakat yang rentan turun kelas. Perlindungan sosial yang lebih inklusif, biaya pendidikan yang lebih terjangkau, akses pembiayaan rumah yang realistis, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat kelompok ini.
Pada akhirnya, kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di lapisan paling atas maupun paling bawah. Ada jutaan keluarga di tengah yang setiap hari bekerja keras, membayar kewajiban, dan terus berusaha memperbaiki kehidupan. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi peran mereka sangat besar. Jika kelompok ini terus merasa terhimpit dan terlupakan, yang akan kehilangan bukan hanya mereka, melainkan juga masa depan Indonesia.
Penulis: Nur Aliyah
