NASIONALISME.NET, Yogyakarta — Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis nyata yang telah menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat pesisir dan agraris di Indonesia. Data dari World Resources Institute (2022) menunjukkan bahwa 71% nelayan di Indonesia telah merasakan dampak langsung perubahan iklim terhadap pendapatan dan keselamatan mereka.
Kondisi ini diperburuk dengan fakta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mencatat penurunan hasil tangkapan ikan sebesar 28% di beberapa wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan lima tahun sebelumnya. Di sektor darat, banjir dan cuaca ekstrem telah merendam lahan sawah secara luas, memicu gagal panen yang mengancam kesejahteraan para petani skala kecil.
Fenomena iklim di Indonesia saat ini ditandai dengan ketidakpastian pola cuaca dan peningkatan suhu permukaan laut rata-rata sebesar 0,3°C dalam 20 tahun terakhir menurut data BMKG. Cuaca yang sebelumnya dapat diprediksi secara tradisional kini menjadi sangat fluktuatif; nelayan tidak lagi bisa memastikan kapan badai akan datang atau kapan musim angin tertentu berakhir. Selain itu, kenaikan permukaan laut mulai menyebabkan abrasi garis pantai dan merembesnya air laut ke pemukiman warga, sementara curah hujan ekstrem yang tak menentu menjadi tantangan berat bagi sektor pertanian dan perikanan tangkap.
Dampak terhadap nelayan dan petani sangatlah signifikan, di mana mereka harus menghadapi penurunan produktivitas dan kenaikan biaya operasional. Nelayan terpaksa memperpendek waktu melaut karena cuaca buruk atau harus melaut lebih jauh karena migrasi ikan ke perairan yang lebih dalam, yang secara otomatis menurunkan hasil tangkapan hingga 20-30%. Bagi petani, cuaca ekstrem memicu gagal panen massal, seperti yang terjadi di awal tahun 2026 di wilayah Jawa dan Sumatra. Secara sosial, kondisi ini menurunkan kesejahteraan keluarga, mengganggu akses pendidikan anak-anak, kesehatan, hingga memicu potensi konflik antar nelayan akibat persaingan sumber daya yang semakin terbatas.
Dilansir dari kabarbursa.com, data dari Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) menunjukkan bahwa setiap pekerja di sektor pertanian Indonesia rata-rata kehilangan 595,1 jam kerja disepanjang tahun 2024 karena panas akibat perubahan iklim. Angka tersebut melonjak sekitar 21,8% dibandingkan 2022. Total jam kerja yang hilang di sektor pertanian tersebut mencapai 23,6 juta jam sepanjang tahun lalu.
Ancaman perubahan iklim yang terus meningkat seperti menurunnya produktivitas para petani akibat cuaca yang tidak mendukung berpotensi mengganggu rantai pasok pangan atau ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada produktivitas para petani untuk menghasilkan pangan yang berkualitas namun juga berdampak pada kualitas dan kuantitas tanaman pangan tersebut.
Secara ekonomi, krisis ini mengancam stabilitas bahan pangan dan daya beli masyarakat di Indonesia. Fakta krusial menunjukkan bahwa dua per tiga petani di Indonesia adalah konsumen bersih, yang berarti mereka membeli lebih banyak pangan daripada yang mereka jual; sehingga saat gagal panen terjadi, mereka kehilangan pendapatan sekaligus terpukul oleh lonjakan harga pangan di pasar. Gangguan pada rantai pasok dan distribusi hasil perikanan juga mengancam “Ekonomi Biru” Indonesia, padahal sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi bagi masyarakat pesisir di lebih dari 17.000 pulau.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak ini, salah satunya melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Upaya di lapangan mencakup program pemberdayaan berbasis komunitas, pelatihan penggunaan teknologi seperti GPS dan aplikasi cuaca bagi nelayan, serta penguatan asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi produsen pangan dari risiko kerugian. Selain itu, mulai didorong modernisasi pertanian melalui adopsi teknologi digital seperti pertanian presisi (IoT) dan sistem pertanian cerdas iklim guna meningkatkan kemandirian petani dan nelayan dalam jangka panjang .
Sebagai bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), pemerintah telah mendorong beberapa upaya tetapi dalam implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam penelitian Firdaus Masyhur menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan literasi digital (digital divide), keterbatasan akses terhadap teknologi dikalangan petani dan nelayan belum berjalan secara merata. Sehingga pemanfaatan GPS, aplikasi cuaca dan perangkat digital lainnya masih belum optimal, terutama pada kelompok usaha skala kecil.
Saat ini, perubahan iklim bukan lagi sekadar masalah lingkungan biasa atau ancaman di masa depan yang jauh. Dalam dunia Hubungan Internasional, masalah ini sudah menjadi ancaman baru yang sangat serius karena langsung merusak keamanan hidup manusia, mengganggu sistem ekonomi, dan bisa mengancam stabilitas suatu negara. Cara pandang keamanan lama yang dulu hanya fokus pada pertahanan militer dan perang antarnegara, sekarang terbukti tidak cukup untuk mengatasi krisis lingkungan yang dampaknya bisa melewati batas-batas negara.
Sebagai negara kepulauan luas yang berada di tengah-tengah perubahan iklim dunia dan cuaca laut yang tidak menentu, Indonesia menghadapi risiko yang sangat besar. Sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan. Namun, sektor-sektor ini sekarang sedang sangat terganggu oleh cuaca buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kerusakan lingkungan ini langsung membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak aman.
Masalah lingkungan seperti kenaikan suhu bumi, pasang surut air laut yang tidak menentu, dan perubahan musim angin (monsun) secara langsung mengacaukan jadwal teratur untuk menanam padi, memanen, hingga waktu nelayan melaut. Berdasarkan sejarah dan pengetahuan tradisional turun-temurun, para petani dan nelayan di Indonesia selalu bergantung pada pola pergantian musim yang teratur seperti siklus perpindahan antara musim hujan dan kemarau sebagai panduan utama untuk mengatur semua kegiatan produksi mereka. Namun akibat krisis iklim saat ini, pola cuaca yang dulunya bisa ditebak dengan mudah kini menjadi sangat berantakan dan sulit diprediksi.
Gangguan lingkungan ini akhirnya membawa kesulitan ekonomi langsung bagi para pekerja di tingkat bawah, terutama petani kecil yang lahannya terbatas dan nelayan tradisional. Kondisi ini diperparah karena adanya ketimpangan dalam pembagian bantuan dan modal di masyarakat. Petani dan nelayan kecil yang posisinya paling dirugikan sering kali kekurangan dana serta teknologi yang memadai untuk bisa bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan cuaca ekstrem dengan cepat membuat sumber daya alam menipis dan merusak kehidupan ekonomi serta sosial komunitas petani kita. Pola curah hujan yang tidak menentu dan kekeringan yang panjang telah membuat air di dalam tanah lebih cepat menguap kering, memicu kelangkaan air yang meluas, dan mengubah kondisi cuaca di daerah setempat.
Perubahan lingkungan ini juga membuat serangan hama dan penyakit tanaman di lahan pertanian menjadi jauh lebih parah, sehingga cara-cara bertani tradisional yang biasa dilakukan menjadi tidak mempan lagi. Akibatnya, petani sering mengalami gagal panen yang berulang dan meluas. Hal ini merusak persediaan pangan nasional, membuat harga-harga di pasar melonjak naik, dan menjebak petani miskin dalam siklus utang yang susah diputus (Rachmawati, 2021). Di waktu yang sama, masyarakat di wilayah pesisir dan laut juga mengalami nasib buruk yang sama, bahkan bisa lebih parah.
Kenaikan permukaan air laut membuat air asin merembes masuk dengan parah ke lahan pertanian di dekat pantai. Fenomena ini menyebabkan tanah menjadi terlalu asin sehingga merusak kesuburan tanah, membuat jenis tanaman yang bisa tumbuh menjadi terbatas, dan menurunkan hasil panen di sepanjang garis pantai Indonesia secara permanen (Sahputra, 2023).
Selain itu, nelayan tradisional juga semakin terpuruk karena bahaya laut yang tidak bisa ditebak dan rusaknya ekosistem laut tempat ikan tinggal. Angin yang tidak stabil, perubahan pasang surut air laut, dan arah angin musim yang acak membuat nelayan sangat sulit menebak kapan waktu yang aman untuk berlayar. Akibatnya, risiko kecelakaan kerja menjadi tinggi, perahu banyak yang rusak, dan hasil tangkapan ikan tahunan mereka turun drastis (Sahputra, 2023).
Laporan kebijakan yang diterbitkan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkapkan kenyataan yang mengkhawatirkan, sekitar 95% nelayan skala kecil di ratusan desa pesisir sering kali dilarang melaut sama sekali karena ombak yang terlalu tinggi dan badai laut lokal (Center for Indonesian Policy Studies [CIPS], 2021). Karena hampir 90% nelayan Indonesia masih menggunakan perahu motor kecil dengan alat seadanya, kemampuan mereka untuk menghadapi cuaca buruk ini sangat terbatas. Mereka tidak bisa dengan mudah berlayar lebih jauh ke tengah laut dalam untuk mencari tempat berkumpulnya ikan yang baru, karena perahu kecil mereka memang hanya aman dipakai di dekat pinggir pantai saja.
Untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan iklim, diperlukannya langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti jaringan irigasi, embung dan sistem peringatan cuaca. Selain itu, peninggkatan akses petani dan nelayan terhadap pembiayaan, asuransi, serta teknologi modern harus menjadi prioritas agar dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang tidak menentu.
Di sisi lain, kemampuan para petani juga perlu ditingkatkan lewat pelatihan dan cara bertani yang lebih baik. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan swasta, pihak kampus, dan masyarakat sangat dibutuhkan supaya bisa cepat menemukan jalan keluar yang tepat. Dampak buruk dari masalah cuaca ini bisa dikurangi jika ada bantuan nyata seperti asuransi gagal panen, penyediaan alat-alat digital yang canggih, sistem pertanian yang tahan cuaca, serta bantuan modal untuk warga lokal. Melalui kerja sama ini, Indonesia bisa punya persediaan makanan yang lebih aman, dan kehidupan para petani serta nelayan sebagai penyedia makanan kita bisa jadi lebih sejahtera.
Referensi
- Amanda, T., Octorina, P., Al Basyir, I. A., & Wiliyana, A. T. (2025). Dampak perubahan iklim pada sosial ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan. Jelawat, 1(1), 9–13. https://doi.org/10.37932/jelawat.v1i1.916
- Center for Indonesian Policy Studies. (2023). Hadapi cuaca ekstrem, petani dan nelayan butuh pemberdayaan agar lebih tangguh. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indonesia. https://www.cips-indonesia.org/post/hadapi-cuaca-ekstrem-petani-dan-nelayan-butuh-pemberdayaan-agar-lebih-tangguh?lang=id
- Idris, A. & Firman (2025). Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sosial nelayan ikan bawis (Siganus canaliculatus) di Kota Bontang Kalimantan Timur. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 10(4), 379–383. Universitas Halu Oleo. http://dx.doi.org/10.33772/jsep.v10i4.219
- Kabarbursa.com. (2026, 9 Juni). Laporan ECIU Ungkap Petani Indonesia Kehilangan 23,6 Juta Jam Kerja akibat Panas Ekstrem. https://www.kabarbursa.com/makro/laporan-eciu-ungkap-petani-indonesia-kehilangan-236-juta-jam-kerja-akibat-panas-ekstrem
- Masyhur, F. (2016). Model pengembangan literasi TIK masyarakat tani dan nelayan. Jurnal Pekommas, 1(2), 173-182. https://journal.mmtc.ac.id/index.php/pekommas/article/view/353
- Mongabay Indonesia. (2023, 3 Mei). Kala nelayan dan petani terdampak perubahan iklim. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2023/05/03/kala-nelayan-dan-petani-terdampak-perubahan-iklim/
- MTANI Group. (2025, 15 Juli). Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. MTANI Group. https://mtanigroup.com/2025/07/15/dampak-perubahan-iklim-terhadap-sektor-pertanian/
